Kerusuhan di Bangladesh Tewaskan 31 Orang, 7 Ribu Orang Ditahan
Dhaka (HR)- Kerusuhan politik yang melanda Bangladesh memakan banyak korban jiwa. Sedikitnya 31 orang tewas dan lebih dari 7 ribu orang lainnya ditangkap dalam kerusuhan yang berlangsung beberapa minggu terakhir.
Sebagian besar korban tewas dalam serangan pembakaran terhadap sejumlah bus dan mobil di Bangladesh. Dua korban tewas terbaru, yang tewas akibat luka-lukanya di rumah sakit pada Kamis (22/1), merupakan korban serangan bom.
Menteri Komunikasi Obaidul Quader, seperti dilansir CNN, Jumat (23/1), menyebutkan sedikitnya 7 sopir bus dan kondekturnya tewas dalam aksi pembakaran keji yang terjadi di depan publik. Quader menyebut, ada sekitar 200 bus yang dibakar dalam beberapa minggu terakhir.
Sedangkan Menteri Industri Amir Hossain Amu yang mengepalai komisi hukum dan tata tertib pemerintah menyatakan otoritas Bangladesh telah menahan sekitar 7.015 orang yang terkait kerusuhan dalam beberapa minggu terakhir.
Sekjen Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), partai oposisi, Mirza Fakhrul Islam Alamgir masuk dalam daftar orang yang ditangkap. Bahkan pihak BNP mengklaim jumlah orang yang ditangkap jauh lebih besar.
Kisruh politik di Bangladesh ini dipicu oleh seruan kelompok oposisi menuntut pemilu parlemen yang baru. BNP bersama dengan 19 partai koalisinya menyerukan unjuk rasa besar-besaran sejak 5 Januari lalu.
BNP juga menyerukan pemblokiran jalan, jalur kereta api dan transportasi sungai secara nasional. Tanggal 5 Januari tersebut juga merupakan peringatan satu tahun sengketa pemilu yang memenangkan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
BNP dan koalisi memboikot pemilu pada 5 Januari 2014 lalu dengan alasan mereka telah dicurangi. Pemimpin BNP yang juga mantan PM Bangladesh Khaleda Zia menolak berpartisipasi dalam pemilu kecuali pemilu ditangani oleh Neutral Caretaker Government (NCG).
Musuh politiknya, PM Hasina dari Awami League menolak permintaan BNP dan akhirnya memenangkan pemilu.
NCG merupakan inovasi konstitusional di Bangladesh yang berperan untuk menggelar dan mengawasi pemilu secara bebas dan adil. Sejak tahun 1991 hingga tahun 2010, pemilu di Bangladesh digelar oleh NCG, sebelum akhirnya dirombak kembali oleh pemerintahan di bawah Awami League.(dtc/ivi)