Inilah ironi kehidupan di Indonesia. Di saat sebuah program diwajibkan pemerintah, dan warga wajib ikuti peraturan itu tapi pemerintah sendiri tidak mengelolanya dengan baik. Akibatnya ada yang 'terpaksa' ikut program tersebut menjadi warga kelas dua dan tidak mendapat fasilitas seperti yang biasa didapatkannya.

Salah satunya keikutsertaan semua warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS kesehatan. Walaupun sebelumnya mereka sudah menjadi peserta asuransi lain yang juga sama-sama dikelola BUMN seperti Askes, Jamsostek dan lain-lain.
Ketika keanggotaan tersebut berubah ke BPJS, status mereka pun berubah menjadi warga kelas dua dalam mendapat semua fasilitas. Kenapa saya katakan demikian?
Lihat saja di hampir semua rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung 'kesakitan' peserta BPJS. adri awal saja, hak peserta sudah dikekang. Bermula dari tempat pendaftaran, sudah tertulis dalam sehari hanya menerima pendaftaran sekian puluh peserta BPJS. Jangan Anda pikir kuota tersebut akan terpenuhi hingga keesokan harinya. Menurut pegawai RS, dalam satu jam biasanya kuota sudah terpenuhi.

Sesakit apapun peserta BPJS takkan bisa mendapat pelayanan kesehatan di RS yang bersangkutan hari itu juga, karena pendaftaran sudah ditutup. Bersabar sajalah Anda wahai peserta BPJS menanggung sehari lagi kesakitan tersebut sampai mendapat tempat pendaftaran dibuka keesokan harinya.

Halloo.... peserta BPJS itu membayar Pak. Tapi kenapa dijadikan warga kelas dua yang seolah-olah mengemis supaya mendapat pelahayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS membayar, bukannya gratis seperti Jamkesda.

Kalau seperti ini, kenapa pemerintah ngotot mengelola kesehatan dalam satu wadah yang namanya BPJS. Kenapa tidak dikembalikan saja ke Askes atau Jamsostek. Mereka lebih profesional dan lebih manusiawi mengelola kesehatan para peserta. Sesiang apapun kita mendaftar, asal dokter masih bertugas, pendaftaran masih terbuka dan para peserta bisa langsung mendapat pertolongan kesehatan.

Belum lagi keluhan lain yang kalau dijabarkan di sini akan terlalu panjang. Saya hanya berharap lebih profesional mengelola amanah rakyat, karena itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. ***