JAKARTA (HR)-Sejak penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, 'serangan' demi 'serangan' terus menerpa unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, tudingan dilontarkan Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia mengungkapkan aksi Ketua lembaga itu, Abraham Samad, yang disebutnya terlibat dalam politik praktis.

Menurut Hasto, peristiwa itu terjadi pada saat menjelang Pemilihan Presiden RI tahun 2014 lalu. Menurutnya, Abraham mengajukan diri menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Tak hanya itu, Abraham juga ditudingnya sempat bertemu dengan elit partai politik lebih dari lima kali. Sebagai Ketua KPK, langkah Abraham tersebut, dinilai sudah melanggar kode etik.

Namun keterangan Hasto tersebut masih banyak diragukan banyak pihak. Pihak Istana sendiri membantah pernyataan itu. Karena itu, Hasto diminta memberikan bukti secara lengkap dan tuntas. Bila tidak, langkahnya itu dinilai bisa menjadi blunder dan merugikan PDIP dan Presiden Jokowi.

Hasto menyebut, pertemuan tersebut tersebut diinisiasi seseorang berinisial D. Ketika itu, ia sedang berada di Surabaya pada awal tahun 2014 lalu. "Di awal 2014, setelah saya di Surabaya mengurusi urusan Bu Risma yang harus diselesaikan ada tawaran dari seseorang berinisial D, saya sebut D1, bahwa dia bisa mengatur pertemuan dengan Bapak Abraham Samad untuk membahas masalah strategis," ujar Hasto di The Capital Residence, Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis kemarin.

Sayangnya Hasto enggan membeberkan secara jelas dan detail kronologi enam kali pertemuan dengan Abraham Samad tersebut. Dia hanya menyampaikan hal-hal umum saja. Saat didesak, dia mengaku akan menjelaskannya di komite etik KPK bila terbentuk.

Hasto mengaku sadar, pertemuannya dengan Abraham Samad untuk urusan politik melanggar etika. "Kami tahu, ini melanggar etika. Awalnya kami tak percaya ada yang dapat mempertemukan kami dengan Abraham Samad," ujarnya.

Apalagi, ketika itu Jokowi memang tengah mencari siapa sosok yang cocok mendampinginya bertarung dalam pemilihan presiden. Hasto menganggap Samad adalah sosok yang berpotensi menjadi calon wakil presiden.

"Meski akhirnya Pak Jokowi memutuskan bahwa cawapresnya adalah Jusuf Kalla," ujar Hasto.

Ditambahkannya, ketika hasil itu diberitahu kepada Abraham Samad, yang bersangkutan mengaku sudah mengetahuinya, karena hapenya sudah disadap. Menurut Hasto, ketika itu Abraham mengatakan kegagalannya mendampingi Jokowi karena Budi Gunawan.
"Apa yang saya ungkap ini benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau etik," ujarnya lagi.

Istana Membantah
Sementara itu, pihak Istana membantah pernyataan Hasto terkait pertemuan Abraham Samad dengan elite partai pendukung Joko Widodo saat pemilu presiden 2014.

Menurut Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, yang juga terlibat dalam tim 11 pemenangan Jokowi mengaku,  pihaknya terkendala dengan etika pimpinan KPK sehingga sulit untuk bertatap muka dengan Abraham.

Andi mengaku bahwa nama Abraham memang sempat dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden. Abraham salah satu dari tujuh calon yang dipertimbangkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Jokowi.

Setelah tim 11 untuk pemenangan Jokowi terbentuk di bulan Februari 2014, tim tersebut kemudian mendapat tugas menghimpun seluruh data kandidat. Namun, dalam prosesnya, tim itu ternyata kesulitan menelusuri data Abraham.

“Kesulitan kami di tim untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan pak Abraham Samad menjadi calon wakil presiden adalah tidak dimungkinkannya dilakukan pertemuan dengan Abraham Samad karena etika pimpinan, etika kelembagaan yang ada di KPK. Jadi kami tidak bisa bertemu, atau wawancara dengan Abraham,” ujarnya.

Akhirnya, tim 11 itu hanya memberikan data-data yang disampaikan publik terkait Abraham tanpa bisa melakukan pendalaman lebih lanjut. Data tersebut kemudian diserahkan kepada Megawati. Megawati lalu memutuskan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi.

Andi mengaku belum mengetahui pasti pernyataan yang disampaikan Hasto tersebut. Namun, menurut dia, pertemuan Abraham dengan para elite koalisi tidak mungkin dilakukan.

“Setahu saya itu tidak dimungkinkan karena Pak Abraham Samad tidak bisa bergerak sendirian tanpa pengawal KPK,” imbuh dia.

Jadi Blunder
Sementara itu, pernyataan Hasto tersebut juga dipertanyakan. Salah satunya, mengapa baru saat ini diungkapkan ke hadapan publik. Bahkan bila salah langkah, apa yang telah dilakukan Hasto dinilai bisa menjadi blunder dan akhirnya berubah menjadi bumerang bagi PDIP.

"Pertanyaan besarnya mengapa PDIP baru merasa perlu bercerita sekarang? Apa yang begitu menganggu mereka, apakah berkaitan dengan kasus lain? Ini harus dijelaskan semua," ujar pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Menurutnya, jika Hasto memang punya bukti kuat terkait tuduhan itu. seharusnya buktinya diungkap. Karena kalau tidak didasarkan bukti yang kuat maka serangan tersebut akan berbalik merugikan PDIP.
"Bila semua tuduhan itu tidak terbukti maka PDIP harus siap menerima hukuman dari rakyat. Bila tanpa bukti ini sama saja PDIP bunuh diri. Apalagi ada kaitannya dengan presiden maka bisa menyebabkan Jokowi dalam posisi tidak nyaman," pungkasnya.

Dari catatan selama ini, pernyataan Hasto tersebut merukan 'serangan' yang kesekian kalinya dialami unsur pimpinan KPK, khususnya Abraham Samad. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga sudah mengalami 'gempuran lain' seperti diajukan ke prapradilan, sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat, laporan Komjen Budi ke Kejaksaan Agung dan tudingan Hasto merupakan yang terbaru.


Fitnah Belaka
Terkait tudingan itu, Samad membantah mentah-mentah tudingan tangan kanan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.
"Beliau mengatakan itu fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi.

Karena itu pula, KPK tak akan buru-buru memenuhi keinginan Hasto untuk memproses Abraham Samad di komite etik.  "Tentu tadi harus diklarifikasi dulu apakah tuduhan itu benar atau tidak. Pak Abraham Samad mengatakan bahwa yang dituduhkan itu adalah fitnah belaka dan fitnah itu lebih kejam," tegas Johan.

Johan pun menantang Hasto mengungkap bukti yang dimilikinya. Tanpa bukti kuat, KPK bisa memperkarakan tudingan Hasto tersebut.

"Jika Hasto dan kawan-kawan punya bukti yang kokoh tentu kami akan mengambil langkah-langkah. Apa langkah-langkah itu terlalu dini kalau saya menyampaikan itu," tegas mantan Jubir KPK ini.

Johan juga menegaskan, di KPK itu zero tollerance untuk pelanggaran. Bila ada terbukti pelanggaran akan ada tindakan. "Apabila ada bukti-bukti yang firm pada Abraham Samad kami akan melakukan langkah yang diperlukan, KPK zero tollerance, kami menjaga itu," terangnya.

Dikatakan, tak ada kaitan antara apa yang disampaikan Hasto dengan penanganan kasus Budi Gunawan. Johan menegaskan, sepenuhnya penanganan perkara terkait bukti. Tak mungkin KPK menetapkan seseorang tersangka tanpa bukti. (bbs, dtc, kom, rol, sis)