REPAN (HR)-Bakri, Kepala Desa Repan Kecamatan Rangsang Barat mengaku desanya selama ini cukup minim mendapat anggaran pembangunan fisik. Sehingga perkembangan desa itu tidak seperti perkembangan yang dialami oleh desa-desa lainnya di Meranti.

Menurutnya, ia dan aparat pemerintahan desa lainnya akan berjuang keras mengusulkan berbagai bentuk pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang ada.

Kepada Haluan Riau juga disampaikan salah satu yang paling diutamakannya adalah pembangunan jalan poros yang menghubungkan desa tersebut baik untuk wilayah Kecamatan Rangsang Barat maupun Kecamatan Rangsang.

Sejauh ini jalan penghubung antar desa menuju desanya masih dalam kondisi tertinggal. Jalan poros  yang ada masih jalan sempit dan sudah banyak yang rusak.

Kerusakan jalan tersebut cukup menyulitkan pengguna jalan. Apalagi masyarakat sebagai pedagang keliling yang membawa kebutuhan harian keluarga menjadi cukup tersiksa. Akibatnya harga dagangannya menjadi tinggi. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat desa.

Untuk itu menurutnya tahun 2016 mendatang, pihaknya akan berjuang mengusulkan berbagai bidang pembangunan infrastruktur guna mengejar ketertinggalan desa.

Dikatakannya, kondisi pelabuhan desa sejauh ini juga masih sangat memprihatinkan. Dimana saat laut surut kapal yang akan singgah atau yang akan berangkat sangat kesulitan.

Sebab keberadaan pelabuhan yang terbuat dari kayu itu cukup rawan dan curam. Sehingga sangat mengancam keselamatan penumpang. Terutama para ibu-ibu itu dan anak-anak untuk naik dan turun tangga pelabuhan sangat beresiko.

Untuk itu menurutnya pemerintah kabupaten sudah saatnya merencanakan pelabuhan dengan bangunan permanen. Sekaligus mengadakan pelabuhan ponton.

Apakah berukuran mini atau besar itu tergantung pemerintah. Yang pasti bagaimana memperkecil resiko keselamatan dan juga dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat,”ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Hariadi SST MT tidak dapat dihubungi untuk mengetahui tanggapan pemerintah kabupaten terhadap harapan masyarakat tersebut.(jos)