PEKANBARU (HR)- Sensus Ekonomi merupakan landasan untuk mengambil kebijakan terutama bagi pemerintah, guna penentuan target pembangunan pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Terkait hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 dan Indeks Pembangunan Manusia  Metode Baru, Rabu (4/11). Sosialisasi mengangkat tema, "Menyediakan informasi untuk pengembangan usaha daya saing bangsa menuju masyarakat ekonomi ASEAN."

Dalam sosialisasi tersebut, menghadirkan pembicara Kepala BPS Riau Mawardi Arsad, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Riau Prof HB Isyandi, Kepala Bidang statistik neraca wilayah dan analisis Statistik BPS Provinsi Riau Joni Kasmuri. Hadir perwakilan pemprov Riau, akademisi dan tokoh masyarakat termasuk perwakilan dunia usaha.

Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi akan dilakukan pada 2016 merupakan SE kelima sejak 1976 yang tahunnya berakhiran angka (1976,1986,1996,2006,2016, red).
Mawardi Arsad menjelaskan, sensus dilaksanakan di seluruh wilayah di NKRI, dan mencakup semua aktivitas ekonomi, kecuali sektor pertanian dan skala ekonomi usaha.

"Sensus ekonomi ini ditujukan mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan," ungkap Mawardi.

Dijelaskan, tujuan khususnya buat memberikan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi, mengetahui karakteristik usaha di Indonesia, dan mengetahui daya saing bisnis di Indonesia.

"Kemudian, multiplier effect sensus ekonomi ini melatih dan membuka lapangan kerja untuk 400 hingga 600 ribu orang, pemanfaatan anggaran hingga wilayah terkecil, terpencil, dan pinggiran, meningkatnya pemahaman aktivitas ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut,  ia menerangkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. "Dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI, IPM dijadikan salah satu target pembangunan pemerintah dan IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)," terangnya.

Sementara itu, Prof Isyandi memaparkan  pentingnya sensus ekonomi 2016. Ia menyebutkan, data sebagai tongkat pemandu untuk menentukan arah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. "Data yang baik disusun dalam sebuah database. Database ini memiliki arti penting dalam organisasi agar dapat mengumpulkan, mengelola,dan menganalisis tugas dan fungsi setiap organisasi dalam upaya mencapai rencana strategisnya," paparnya.

Disebutkan, dengan data yang diperoleh banyak yang bisa didapatkan. "Dengan data yang baik dan benar, banyak hal yang diwujudkan dalam pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. (rud)