PEKANBARU (HR)-Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan, penolakan yang mengemuka di masyarakat terkait tarif parkir yang baru merupakan suatu hal yang wajar. Begitu juga dengan pemerintah juga harus siap dengan konsekuensi demi
Wako
pembangunan yang berkelanjutan.

"Saya rasa karena hal baru, wajar saja masyarakat menolak, Pekanbaru kota yang tumbuh, apa yang kita buat untuk menuntun masyarakat kita agar sama-sama bertanggung jawab untuk menata kota, menjadi kota yang tertib dan kota aman," kata Walikota, Selasa (3/11).
Sementara, terkait dengan banyaknya dugaan yang mengatakan bahwa kenaikan tarif parkir yang dilakukan untuk menaikkkan pendapatan asli daerah (PAD), dibantah Walikota Pekanbaru. Kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di titik rawan kemacetan.

"Itu bukan soal PAD, berapa sih dapat dari PAD, itu bukan soal target, tapi soal tertib. Kota ini butuh aman dan nyaman. Jaminannya itu harus tertib. Kita harapkan semua masyarakat kita agar tetap nyaman," kata Firdaus.
Ungkapan senada disampaikan Kepala Bidang Parkir Dishub Pekanbaru, Wira Bhakti didampingi Kepala Sub Bidang Parkir, Sarwono. Ia menyebut kenaikan tarif parkir itu untuk menertibkan lalu lintas di beberapa titik kemacetan.

"Kita mengkaji tentang rekayasa lalu lintas, bagaimana di jalan khusus itu tidak ada kesemrawutan. Ke depan kita ingin tidak lagi terjadi kemacetan di Pekanbaru," kata Wira.
Dia juga membantah, kenaikan tarif parkir tidak berkaitan dengan PAD Pekanbaru. Kenaikan tarif murni untuk mengurangi kemacetan di Pekanbaru.
"Itu murni untuk mengurangi kemacetan yang ada di titik tersebut, seperti Jalan Sudirman di depan Mall Pekanbaru," tutupnya. (her)