BENGKALIS (HR)-Tiga asosiasi pengusaha konstruksi di Kabupaten Bengkalis menyatakan sikap kecewa dengan kinerja Unit Layanan Pengadaan  Barang dan Jasa Pemkab Bengkalis. Ketiga asosiasi ini adalah Gabungan Pengusaha Indonesia, Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia dan Gabungan Kontraktor Konstruksi Indonesia.

Kekecewaan terhadap ULP Bengkalis ini terungkap ketika dengar pendapat (hearing beberapa asosisi tersebut dengan Panitia Khusus (Pansus) ULP DPRD Bengkalis, Rabu (28/10) malam. Hadir dalam dengar pendapat ini, Ketua Pansus ULP DPRD Bengkalis Syahrial yang juga merupakan Ketua Komisi II dan sejumlah Anggota Pansus diantaranya Zam Zami, Indra, Nurazmi Hasyim.

Sedangkan dari Asosiasi yang hadir, diantaranya dari Gapensi yang langsung dihadiri Ketuanya Suhaimi dengan didampingi Sekretaris Fahrurazzi (Agam), Asosiasi Gapeksindo, sebagai juru bicaranya Boby Faisal? dan yang terakhir Asosiasi Gakkindo dengan juru bicara Wan Hendri. B.

Secara umum, Asosiasi yang terdiri dari beberapa unsur gabungan kontraktor ini sepakat dan setuju, bahkan mengungkapkan apresiasinya pada pihak DPRD Bengkalis melalui Komisi II membentuk Pansus ULP, bertujuan untuk menertibkan sejumlah oknum Pokja dibawahi ULP, yang dinilai penyebab awal lahirnya kegaduhan antara pihak lelang ULP dan rekanan.

Ketua Gapensi Suhaimi menyampaikan, penyebab persoalan terjadinya kegaduhan lelang di ULP Bengkalis, diantaranya persoalan seringnya sejumlah Pokja melakukan penundaan lelang yang tanpa ada alasan yang jelas, lalu memenangkan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan peerundang undangan pengadaan barang dan jasa.

"Ketika hal itu terjadi, rekanan yang ikut dalam lelang tersebut tidak mau melakukan sanggahan, sedangkan dari asosiasi tidak berhak menyanggah, kecuali rekanan yang ikut lelang, namun mereka hanya ribut di belakang tanpa melakukan sanggahan," terang Suhaimi. (rtc/ivi)