BATAM (HR)-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuka peluang kerjasama perdagangan bahan pangan dengan Provinsi Jambi.

Rencananya, kerjasama tersebut akan dituang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang rencananya ditandatangani Gubernur Kepri dan Jambi di Kementerian Dalam Negeri, pertengahan November mendatang.

"Tanggalnya belum pasti. Kita masih menyesuaikan jadwal Gubernur kedua Provinsi," ujar Chris Triwinasis, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kepri di Kantor Walikota Batam, Rabu (28/10).

Menurut Chris, setelah MoU dibuat, baru kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kabupaten/kota.

Untuk tahap awal, PKS akan dibuat antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Tanjungjabung Barat.

Ia menjelaskan bahwa ada delapan poin kerjasama yang akan ditandatangani Gubernur Kepri dan Jambi, yaitu dalam bidang perdagangan, kelautan perikanan, kebudayaan dan pariwisata.

Lalu bidang transportasi, penanaman modal, komunikasi, ketenagakerjaan, serta bidang lain-lain sesuai kebutuhan.
"Ada delapan bidang yang akan dikerjasamakan. Tapi fokus sementara di perdagangan bahan pangan. Kalau itu berhasil, baru kita kembangkan lagi ke bidang lain," kata Chris.

Menurutnya, kerjasama perdagangan bahan pangan dari Jambi ke Batam saat ini penting untuk dilakukan.
Pasalnya, bahan pangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh pada inflasi Kota Batam, yang juga punya andil besar terhadap inflasi Provinsi Kepulauan Riau.

"Semula inflasi di Batam bagus, bahkan lebih baik dari nasional. Tapi beberapa kuartal sekarang, inflasi terus naik. Pengaruhnya dari volatile food (inflasi komponen bergerak). Sementara kita lihat di Jambi malah over produksi. Kalau kita bisa membawa yang dari Jambi, otomatis bisa lebih rendah inflasi. Dari dasar itulah kita buat MoU ini," tuturnya.(tbn/rio)