SELATPANJANG (HR)- Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Manahara Manurung berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2015 serta APBD murni untuk tahun 2016 mendatang ke Meranti.

APBD Provinsi Riau pada anggaran murni tahun 2015 sebesar Rp10,7 triliun dan dalam anggaran perubahan akan meningkat menjadi sekira Rp15 triliun. Akan ada sekitar Rp4 atau Rp5 triliun dana silpa tahun 2014 lalu yang harus digunakan di tahun 2015 ini.

“Kami di DPRD terutama di Komisi B akan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pembangunan untuk Kepulauan Meranti, paling tidak dalam anggaran APBD P 2015. Kami akan memperjuangkan sebesar 10 persen dari dana silpa tersebut atau setidaknya sebesar 5 persen dari 4 triliun itu berarti alokasi pembangunan yang akan digelontorkan dari APBD Provinsi ke Meranti tahun 2015 ini sebesar Rp200 miliar," ujarnya.

“Ini akan kami kawal sehingga kami membutuhkan proposal kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan bidang di Komisi B. Seperti masalah pertanian, perkebunan, perdagangan perindustrian, peternakan, perikanan dan koperasi,”ungkap Manahara Manurung dalam acara ramah tamah berkaitan dengan kunjungan kerja Komisi B DPRD Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang, Rabu (21/1) kemarin.

Manahara menjelaskan, kunjungan kerja yang mereka lakukan ke Meranti bertujuan untuk menggali dan mendapatkan data lapangan terkait persoalan pembangunan yang akan dilaksanakan di Meranti.

"Kita datang untuk mensinergikan program kerja antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi yang nantinya diperjuangkan di DPRD dan juga pada SKPD mitra komisi B," paparnya.

34 Persen

Sebelumnya Bupati Meranti H Irwan Nasir memaparkan kondisi Meranti sebelum mekar mengalami kemiskinan yang luar biasa yakni lebih dari 40 persen.

Seiring dengan perjalanan kabupaten, kemiskinan itu dapat ditekan menjadi 34 persen saat ini. Tapi angka itu masih memposisikan Meranti sebagai masyarakat dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.

Ada kebijakan yang tidak tepat pada pelaksanaan pembangunan di dekade sebelumnya. Kepulauan Meranti terkesan dijadikan anak tiri di Provinsi Riau ini. Dengan kebijakan yang tidak tepat itu memaksa masyarakat Meranti menjadi penyandang kemiskinan tertinggi.

"Kedatangan para wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Provinsi Riau tersebut diharapkan mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan nasib serta masa depan masyarakat Meranti yang penuh dengan ketertinggalan dan keterbelakangan itu,” papar Irwan.

Pertemuan yang digelar di Gedung Afifa Futsal itu dihadari seluruh SKPD dan juga para pejabat pemerintahan lainnya. Baik pejabat instansi vertikal lainnya dan para tokoh masyarakat.(jos)