TELUK KUANTAN (HR)-Fraksi Golkar melalui juru bicara Adam berharap Badan Usaha Milik Daerah mampu memberikan tambahan bagi APBD Kuansing. BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional.

Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, Fraksi Golkar menyampaikan perlunya diatur tata cara pengelolaan, pengangkaan direksi pengawasan serta lain sebagainya.

Demikian disampaikan juru bicara fraksi Golkar Adam pada Sidang Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda BUMD, Senin (26/10). Rapat dipimpin Ketua DPRD Andi Putra, dihadiri Bupati Sukarmis, Sekdakab Muharman, unsur Muspida dan pejabat.

Sementara Fraksi PAN dengan juru bicaranya Maspar Mahmur meminta agar pemerintah dan DPRD mempelajari dasar–dasar hukum pendirian BUMD terutama ketentuan pegelolaan, dan penghapusan BUMD.

Fraksi PAN berpendapat semua aspek harus dipertimbangkan bila memang kenyataanya BUMD yang didirikan tidak memberikan kontribusi maka alternatif pilihan bisa dilaksanakan.

Kemudian Fraksi PKB mengharapkan, agar pihak terkait meninggalkan kepentingan pribadi dalam pengelolaan BUMD yang akan dibentuk.

Hal yang disampaikan Fraksi Demokrat melalui Rosi Atali, Ranperda yang dibahas harus memberikan kepastian hukum terhadap pendirian yang diinginkan.

Selama ini terdengar BUMD selalu merugi, sering menimbulkan penilaian negatif masyarakat serta menyebabkan kurang termotovasinya melakukan pembahasan.

Berkaitan Pasar Tradisional berbasis modern, Fraksi Gerindra menganggap penting disiapkan langkah-langkah operasional sehingga keberadaannya memberi nilai tambah bagi daerah.

Sedangkan Fraksi PPP berharap, BUMD harus mampu menghapus stigma  bahwa BUMD hanya akan menjadi beban bagi daerah karena setiap waktu harus menerima suntikan dana yang bersumber dari APBD.

 Dan yang terpenting BUMD harus menjadi katalis yang dapat digunakan pemerintah untuk melahirkan pengusaha baru. (rob)