PEKANBARU (HR)-Ungkapan kemarahan yang diluapkan oleh berbagai elemen masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat yang dianggap lamban menangani asap, merupakan suatu hal yang wajar. Apalagi Riau merupakan salah satu daerah penyumbang dana terbesar untuk negara dari hasil kekayaan alamnya.

Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah anggota DPR RI Dapil Riau, H Eddy Tanjung (Fraksi Partai Gerindra), Hj Mukhniarti Basko (Fraksi Partai Demokrat), H Chai-rul Anwar (Fraksi PKS) dan anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus, saat dihubungi Haluan Riau, Minggu (25/10).
Kemarahan masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat disampaikan dalam bentuk aksi protes turun ke jalan dan pernyataan di berbagai media massa
Wajar
dan media sosial, sejak bencana kabut asap tidak kunjung usai dan malah makin parah.
"Sebagai masyarakat Riau wajar marah karena pemerintah pusat terlalu lamban mengatasi persoalan asap yang sudah memakan korban jiwa. Dan ini sudah berlangsung lebih dari dua bulan. Semua sektor kehidupan sudah terganggu," kata Mukhniarti yang juga anggota Komisi III DPR RI ini, Minggu (25/10).
Menurut Etty, demikian politisi perempuan ini akrab disapa, tidak kunjung selesainya persoalan kebakaran hutan dan lahan ini karena tidak tegasnya pemerintah dalam bertindak. Ketika persoalan ini belum begitu meluas hingga melanda berbagai provinsi, kata Etty, seharusnya presiden dengan segala kewenangan yang dimilikinya cepat bertindak dan tegas terhadap seluruh pihak yang terkait dengan bencana asap tersebut.
"Kita berharap ke depannya masalah ini tidak terjadi lagi. Sebagai anggota Komisi Bidang Hukum, saya juga minta kepada aparat Kepolisian untuk terus bertindak tegas, menangkap dan mengusut tuntas pelaku pembakaran lahan dan hutan hingga ke aktor-aktor intelektualnya. Jangan ada kompromi dengan pelaku kejahatan yang sudah sangat luar biasa ini," tegas Etty.

Hal senada juga disampaikan Eddy Tanjung, anggota Komisi IV DPR RI. “Sebagai daerah yang terus menyumbang banyak ke pusat, dan demi kepentingan masyarakat banyak, wajar kan masyarakat Riau marah, apalagi ada yang menyatakan diri ingin keluar dari NKRI. Ketika presiden tak mampu lagi memimpin rakyatnya yang butuh pertolongan, lamban dan tak mampu lagi berbuat, maka kita harus berani mengambil resiko,” ujarnya.

Dikatakan Eddy, sebagai kepala negara, Jokowi harusnya memiliki kewenangan untuk menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional. Apalagi persoalan ini sudah menyangkut lintas provinsi.

“Kadang kita merasa aneh dengan sikap presiden kita. Kondisi kita sudah seperti ini tidak dijadikan bencana nasional, dan tidak ada siaga 1. Sementara persoalan sepakbola dijadikan siaga 1,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari Riau,  menurut Eddy, dia bersama rekan-rekannya yang tergabung Forum  Anggota MPR, DPR dan DPD (Forum MD2) asal Riau  sudah meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemadaman dengan lebih intens di titik api yang menyebabkan asap.
"Surat itu ditandatangani Ketua Forum MD2 asal Riau Pak Gafar Usman dan saya sebagai Sekretaris," katanya.

Diakui Eddy, tidak banyak yang bisa dilakukan pihaknya, karena tugas dan fungsi anggota DPR RI berbeda-beda di tiap komisi.

“Kadang orang tidak mengerti, dan menyalahkan kita di pusat tidak berbuat apa-apa. Kita sudah mengirimi kementerian surat untuk melakukan pemadaman, ada anggota DPR RI kita yang memang khusus membidangi hal ini. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing,” kata anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi ini.

Sangat Wajar Marah
Di tempat terpisah, anggota DPD RI asal Riau, Intsiawati Ayus, juga mengatakan, kemarahan masyarakat Riau terhadap pusat adalah hal yang sangat wajar dalam situasi seperti saat ini. "Ini harus diterima oleh pemerintah pusat. Saya rasa bukan pusat saja, pemerintah daerah juga harus terima, masyarakat Riau marah," ujar Iin, begitu senator perempuan ini biasa disapa.

Saat ini, kata Iin, pemerintah, baik pusat dan daerah, terlihat gagap dalam bertindak terkait pelayanan, pengobatan dan langkah-langkah lain untuk penyelamatan masyarakat yang menjadi korban asap.

"Saya belum dengar ada tindakan konkret soal pelayanan dan pengobatan dari kepala daerah. Kalau soal pemadaman api, saya apresiasi dengan Satgas yang berasal dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan relawan yang sudah bekerja ekstra keras, siang dan malam," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, mengatakan, hasil komunikasi dengan pihak kementerian memang tidak ada pola penanganan terpadu terkait bencana kabut asap ini.

"Bahkan untuk sektoral kementerian juga tidak ada pola kerjanya seperti apa penanganannya. Mereka tidak bisa merasakan seperti apa penderitaan masyarakat yang terkena dampak langsung. Bahkan relawan lebih jelas tindakannya ketimbang pemerintah yang memiliki anggaran dan memiliki peralatan yang memadai," jelas Chairul, tadi malam. (ral)