Jakarta (HR)-Sudah banyak masyarakat dan hewan yang menjadi korban kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selama ini pemerintah dianggap hanya mengandalkan hujan untuk menyelesaikan masalah. Namun saat ini solusi tersebut dianggap tak tepat.

"Selama 18 tahun terakhir itu bencana asap yang ditimbulkan dari bakaran hutan bisa diselesaikan oleh hujan, diselesaikan oleh Tuhan, hujan turun. Tunggu saja hujan turun, 18 tahun kita diselamatkan oleh musim hujan, nah tahun ini hujannya belum turun-turun," ujar Kepala Divisi Kampanye WALHI Nur Hidayati dalam diskusi di   Jakarta, Sabtu (24/10).
Nur mengakui, saat ini pemerintah dan pihak lain yang bertanggung jawab memang telah berupaya secara maksimal untuk memadamkan api. Namun, banyaknya titik api pada lahan gambut yang tersebar di seluruh hutan telah sulit untuk dipadamkan, bahkan oleh water bombing beberapa waktu lalu.

"Tahun-tahun kemarin ada penindakan, tapi ada hujan yang membantu pemadaman, tidak tindakan yang luar biasa. Nah saat ini banyak sekali lahan gambut yang terbakar, dengan water bombing saja bahkan sudah tak memadai," kata dia.
Nur berharap pola pikir pemerintah yang hanya mengandalkan fenomena alam untuk menyelesaikan masalah harus diubah. Dia meminta agar pola pikir tersebut dapat segera diganti dengan pemikiran cerdas serta efisien untuk mengatasi kebakaran hutan.

"Sekarang ada El Nino yang bikin hujan tidak turun, akhirnya kalang kabut. Kita perlu adanya perubahan pola pikir, tapi kalau kita tidak memperbaiki pola pikir akan sulit," kata Nur.
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak berupaya memadamkan kebakaran hutan dan meminimalisir dampak kabut asap. Di antaranya dengan meminta bantuan negara sahabat dan merencanakan evakuasi warga.  
Stop Izin
Pemerintah saat ini menurut dia harus memperbaiki paradigmanya mengenai penanganan masalah yang terjadi saat bencana alam melanda.

"Hentikan ekspansi, jangan lihat lingkungan ini sebagai komoditas. Jadi kalau mau hentikan kebakaran, hentikan ekspansi, stop membuat izin baru," tegasnya.
Dia mengatakan perlu adanya perubahan pola pikir dari seluruh pihak yang merasa bertanggung jawab atas nasib hutan Indonesia. "Jadi lihat dimana ada tempat perijinan, di situ ada tempat yang rawan pembakaran," sambungnya. (kpc/rin)