PEKANBARU (HR)-Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby menilai APBD Riau tahun 2015 cacat. Hal itu disebabkan banyaknya temuan tentang anggaran siluman, yang sejak beberapa waktu belakangan ini terus terkuak.

"Ini sudah tak benar. Kalau temuan dana siluman lagi, seharusnya ditindak tegas," ujarnya, Rabu (21/1) di Gedung DPRD Riau.

Disebutkannya, APBD Riau 2015 memang sudah cacat dari awal. Sebab, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu, sudah ditemukan adanya anggaran siluman.

"Ada sebagian yang tidak ada dalam perencanaan, tidak ada di MoU KUA PPAS dan tiba-tiba nongol. Itu sudah dicoret menteri semuanya," ujar Suhardiman.

Namun, meski sudah dicoret Mendagri, ternyata masih ada anggaran siluman lain ditemukan pada beberapa dinas yang tidak jelas sumbernya serta pihak mana yang mengusulkannya.

"Rupanya masih ada temuan lain. Ini yang harus kita sikat dalam pembahasan APBD Perubahan 2015," tegas Suhardiman.

Politisi asal Kuansing ini juga merasa yakin, beberapa dana gelondongan dalam APBD 2015 tidak akan dapat dijalankan satuan kerja di Pemprov Riau.
 

Disikat

Karena itu, pihaknya bertekad akan menyikat habis 'anggaran tak bertuan'. Momen yang paling tepat, dinilainya adalah pada saat pembahasan APBD Perubahan 2015, yang rencananya akan dipercepat pada Maret mendatang.

"Nanti dalam MoU KUA PPAS, akan kita sikat semuanya. Yang tak jelas dasar hukum dan asal-usulnya, kita sikat habis. Kita akan sampaikan kepada banggar (Badan Anggaran, red)," tegasnya lagi.

Ketika disinggung apakah anggaran siluman itu masih terkait dengan kasus dugaan suap yang kini melanda Gubri nonaktif Annas Maamun dan mantan anggota DPRD Riau sebelumnya, A Kirjuhari, Suhardiman mengaku tak mau berspekulasi atau menduga-duga. Seperti diketahui, penyusunan APBD Riau 2015 oleh DPRD sebelumnya, sempat disorot karena waktunya yang dinilai terlalu cepat. Pada waktu itu, anggota Dewan saat ini belum dilantik sebagai wakil rakyat.

Namun menurutnya, sebelum dilantik menjadi anggota DPRD Riau, ia pernah bertemua Ketua DPRD Riau, Suparman. Ketika itu, ia menyampaikan kepada Suparman supaya APBD 2015 jangan disahkan dulu. Namun Dewan ketika itu tetap mengesahkan APBD Riau 2015.

"Bagaimana kita akan mengawasi barang yang tidak kita kenal. Mungkin sekarang saatnya untuk membenahi. Karena itu kita ingin pembahasan APBD Perubahan 2015 dipercepat," ujarnya.
 

Saling Lempar

Sementara itu, Sekdaprov Riau Zaini Ismail, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  mengaku belum mengetahui anggaran siluman itu. "Saya belum tahu, belum ada mendapat laporan," ujarnya.

Zaini mengatakan, untuk lebih memastikan ada atau tidaknya anggaran siluman itu, pihak Bappeda Riau lebih tahu. Karena melalui instansi itulah anggaran dibahas terlebih dahulu sebelum diajukan ke Dewan.

"Coba tanya ke Bappeda dulu, apa memang ada," saraannya.

Sama saja, Kepala Bappeda Riau M Yafiz juga mengaku tidak tahu. Yafiz malah balik menyatakan hal itu merupakan wewenang Sekdaprov Riau selaku Ketua TAPD. Menurutnya, Bappeda pada pembahasan anggaran APBD 2015 hanya sampai pada tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau Rapat Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Tak tahu, kami cuma sampaikan RPJMD, Musrenbang. Kalau sudah di atas, itu TAPD. Kami cuma sampai tahapan usulan, kalau pembahasannya di TAPD atau Banggar," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga tidak mengetahui saat ditanya terkait anggaran siluman APBD 2015. Plt minta agar langsung konfirmasi ke TAPD.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, instansi yang diduga memiliki dana siluman, seperti Dishub Rp100 juta, Dinas Cipta Karya Rp6 miliar, Disbudpar Rp67 miliar dan terakhir BPM Bangdes sebesar Rp4,8 miliar. Meski tercantum dalam APBD 2015, anehnya seluruh kepala dinas atau badan terkait mengaku tak tahu adanya anggaran yang masuk oada instansi yang mereka pimpin. ***