BENGKALIS (HR)-Keberanian dan kenekatan Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan  serta rekanan yang ikut ambil bagian dalam tender sejumlah proyek “gemuk” di Dinas Pendidikan  Kabupaten Bengkalis, terus menjadi sorotan. Terlebih dan hampir bisa dipastikan sejumlah perusahaan yang memenangkan tender bakal diblacklist.

Bagaimana tidak, dengan sisa waktu sekitar 2 bulan untuk pengerjaan, sejumlah proyek besar itu hampir bisa dipastikan tidak akan selesai 100 persen. Tengok saja seperti kegiatan lanjutan fisik SMA Unggulan Rp9,4 miliar dan Akademi Komunitas Negeri Bengkalis Rp10,26 miliar.

Selain dua paket tersebut, ada juga pembangunan lanjutan SDN 48 Bengkalis dengan nilai Rp3,5 miliar dan SMP 4 Bengkalis senilai Rp3,75 miliar. Anehnya, dengan sisa waktu tahun anggaran 2015 sekitar dua bulan masih ada paket fisik dengan nilai di atas Rp2 miliar dilelang.

“Semua kita pasti tahulah, ULP tahu, Disdik dan rekanam juga tahu, kalau sebetulnya mustahil proyek tersebut bisa dikerjakan 100 persen. Kawan-kawan kontraktor yang ikut tender kan juga tahu, kalau tidak selesai sanksinya blacklist, tapi mengapa masih nekat ikut tender dan tetap ditenderkan, ada apa ini,” heran Aulia, pegiat anti korupsi Bengkalis, Rabu (21/10).

Kendati sudah ada jaminan dari KPA sejumlah kegiatan tersebut, bahwa terminj dibayarkan sesuai volume atau bobot pekerjaan yang diselesaikan oleh rekanan, tapi hal itu tidak menjadikan perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut lepas dari sanksi blacklist.

“Inikan aneh, mereka sudah tahu apa resikonya, tapi tetap ngotot dilelang juga. Sejatinya kegiatan atau anggarannya dikurangi (direvisi) seperti proyek yang lain, mengapa yang dua paket ini (SMA Unggulan dan Akademi Komunitas Bengkalis) tidak direvisi, pasti ini ada apa-apanya,” imbuh Aulia.

Sebelumnya, sejumlah rekanan di Bengkalis juga mempertanyakan kebijakan tender proyek-proyek besar Disdik tersebut. Mereka menilai kebijakan tender tersebut sarat kepentingan dan sangat tidak rasional.

Berbagai tudingan tersebut lantas dijawab Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Bengkalis, Adi Prasetyo. Menurutnya, terminj untuk mayoritas paket fisik di Disdik yang sudah diumumkan pemenangnya akan disesuaikan dengan volume pekerjaan di lapangan. Sebelum dilakukan terminj akhir tahun, pihaknya akan meminta Badan PemeriksaKeuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap realisasi pekerjaan di lapangan.

Disinggung soal langkah Disdik tetap nekat melelang paket besar ke ULP tanpa mengurangi volume dan anggarannya, ia menyebut ada pekerjaan dengan anggaran yang cukup besar