Sekretaris Jenderial BEM UNP, Muttaqin Kholis Ali mengatakan pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan selama satu tahun ini. Mereka menilai kepemimpinan Jokowi-JK belum mampu mensejahterahkan rakyatnya.
"Tolak ukur terhadap pernyataan kami berdasarkan survei aliansi BEM seluruh indonesia, yang menyatakan lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia merasa kecewa dengan kepemimpinan Jokowi-JK," katanya.
Ia mengatakan unjuk rasa yang dilakukan saat ini merupakan tanda bahwa mahasiswa Sumbar selalu mengiringi dan mengawasi perkembangan pemerintahan ini. Seperti halnya soal kabut asap, ia meminta pemerintah cepat tanggap mengatasi kabut asap yang akhit-akhir ini mengkuatirkan kesehatan masyarakat.
"Bencana kabut asap ini harus ditangani serius, bukan lagi melakukan upaya setelah terjadi kebakaran tetapi kepada upaya-upaya pencegahan. Ini juga termasuk pada menuntut gugat terhadap perusahan yang bersangkutan," ujarnya.
Selain itu, pengunjuk rasa lainnya juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah yang berdampak pada dunia usaha daerah setempat.
"Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia harus diatasi dengan kebijakan yang tepat sasaran dan bersifat jangka panjang," kata pendemo.
Aksi pendemo tersebut sempat mengalami penolakkan dari pihak DPRD Sumbar karena dinilai para pengunjuk rasa tidak diperbolehkan melakukan deklarasi pada ruang sidang utama yang saat itu sedang diberlangsung rapat paripurna pembahasan Ranperda.
Penyegelan pintu DPRD Sumbar dan aksi dorong mendorong tidak bisa dihindarkan, hingga akhirnya mahasiswa mereda dan menghentikan aksi tersebut. (ant/rio)