JAKARTA (HR)-Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan, publik belum puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ada tiga bidang yang belum memenuhi kepuasan publik yaitu,

Kondisi
ekonomi, politik dan hukum. "Setelah satu tahun, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengenai kondisi umum tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung negatif," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, dalam ekspose yang digelar Selasa (20/10).

Dikatakan, sesuai data hasil survei SMRC, sebanyak 41 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding tahun lalu. Hanya 22 persen yang menyatakan lebih baik.

Sementara itu, untuk kondisi politik selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, sebanyak 38 persen responden menyatakan sangat buruk. Hanya 19 persen responden yang menyatakan kondisi politik lebih baik.

Begitu pula untuk bidang penegakan hukum, sebanyak 38 persen responden menyatakan lebih baik. Sedangkan, 31 persen responden menyatakan kondisi penegakan hukum lebih baik.

"Karena itu, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya tidak tinggi, meskipun masih positif sebesar 51,7 persen," kata Djayadi.

SMRC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara acak, dengan metode multistage random sampling. Dari jumlah tersebut, responden yang dapat diwawancarai secara valid berjumlah 1.027 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 7-13 Oktober 2015. Adapun, margin of error dalam survei tersebut sebesar 3,1 persen.

Elektabilitas Merosot
Sementara itu, survei lainnya yang digelar Poltracking Indonesia, menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo merosot karena kinerjanya selama setahun ini dinilai tidak memuaskan. Posisi elektabilitas Jokowi kini ada di bawah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Poltracking Indonesia melakukan survei terkait kepuasan publik pada kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi dan korelasinya dengan figur yang dipilih masyarakat saat ini.

Hasilnya, Prabowo menjadi figur dengan elektabilitas tinggi (33,05 persen), diikuti Jokowi (31,37 persen), dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (15,58 persen).

"Bukan elektabilitas Prabowo yang meningkat, tetapi Jokowi yang merosot. Ibarat balapan, kecepatan Prabowo tetap, tetapi kecepatan Jokowi menurun," ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, Selasa kemarin.

Temuan ini berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik terhadap Partai Gerindra. Meski secara keseluruhan kinerja partai politik dan DPR dinilai rendah, publik memosisikan Gerindra sebagai partai dengan kinerja memuaskan. Posisi selanjutnya ditempati PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dalam tiga besar.

Pengumpulan data survei dilakukan oleh Poltracking Indonesia pada 7-14 Oktober 2015. Survei dilakukan dengan pendanaan internal. Tingkat kepercayaan survei ini diklaim mencapai 95 persen.

Nilai Merah
Tak hanya itu, rapor merah juga diberikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja satu tahun Presiden Joko Widodo. Penilaian difokuskan pada kinerja pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi.

Ada tujuh poin yang disorot ICW selama satu tahun pemerintahan, yaitu pembentukan kabinet yang transaksional, menunjuk politisi menjabat menteri hukum dan HAM serta jaksa agung, dan lemahnya penanganan kasus korupsi.

Kemudian, pemerintah tidak tegas menolak regulasi yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi, tidak tegas mendukung eksistensi KPK, tidak kompak dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait ancaman kriminalisasi pimpinan KPK, dan tidak adanya program penegakan hukum dalam Nawa Cita yang berjalan.

"Karena itu, ICW memberi nilai lima untuk kinerja Jokowi satu tahun ini," kata peneliti ICW, Siti Juliantari.

Dengan alasan itu, ICW mendorong agar Jokowi melakukan evaluasi terhadap program antikorupsi dan kinerja jajaran kabinet. Penanganan korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian juga harus jadi priotitas untuk dibenahi. Jokowi juga diminta untuk konkret mendukung penguatan KPK.


Dinilai Wajar

Menyikapi hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai wajar jika hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam setahun kurang memuaskan.

Pasalnya, menurut Pramono, rata-rata survei dilakukan pada akhir September hingga awal Oktober 2015, atau ketika pemerintah tengah menghadapi bencana asap dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Pihaknya yakin, survei akan menunjukkan hasil berbeda jika dilakukan setelah paket kebijakan ekonomi jilid IV berjalan efektif.

Pramono meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang telah dijalankan pemerintah akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

"Setelah paket kebijakan jilid I, II, III, IV, kemudian kita bisa menstabilkan rupiah, kemudian inflasi kita cukup rendah, saya yakin kondisi hari ini pasti akan berbeda," kata Pramono.

Terkait sistem pengupahan yang dirumuskan dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV, Pramono mengklaim bahwa sistem baru yang dirumuskan tersebut merupakan terobosan luar biasa.

Baru kali ini, kata dia, kenaikan upah minimum ditentukan dalam lima tahun sekali. Ketentuan ini dinilainya mampu memberikan kepastian kepada dunia usaha sehingga bisa menyusun perencanaan dalam lima tahun sekali. (bbs, dtc, kom, ral, sis)