JAKARTA (HR)-Menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo pada 20 Oktober 2015 mendatang, isu reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat. Hal itu ditandai dengan manuver sejumlah elite PDIP yang kembali melontarkan kritik tajam kepada dua menteri, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan.

Seperti diketahui, aksi serupa pernah dilakukan elite PDIP saat reshuffle jilid pertama, beberapa waktu lalu. Ketika itu, ada tiga menteri yang dikenal dengan sebutan 'Trio Singa' di Istana Negara. Selain dua nama di atas, satu nama lagi adalah

PDIP
mantan Seskab Andi Widjajanto.

PDIP
Seperti diketahui, Andi Widjajanto pun telah tersingkir dari Kabinet Kerja, namun Rini dan Luhut masih bertahan.  Luhut yang semula menjabat Kepala Staf Kepresidenan malah makin perkasa dengan posisi baru Menko Polhukam.

Politikus PDIP yang duduk di Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, kembali melontarkan serangan tajam kepada Menteri Rini. Langkah serupa juga pernah dilakukannya menjelang reshuffle kabinet jilid satu.

"Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan," ujarnya, Kamis (15/10) malam kemarin.

Masinton juga menyinggung program kereta cepat Jakarta-Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik, menurutnya, fokus peran Kementerian BUMN bisa dimaksimalkan.

Tak hanya Rini, ia juga menyorot kinerja menteri yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Menurutnya, perlu juga dilakukan pembenahan Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, tambang pasir Lumajang sampai Singkil Aceh.

"Ketidakhadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya," tuturnya.

Terkait sindiran itu, Luhut mengatakan sampai kini dirinya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet jilid dua. Namun bagi Luhut dirinya adalah menteri yang hanya menurut kata Presiden. "Nggak tahu tergantung Presiden mau apa kita nurut aja," katanya, Jumat (16/10).

Terkait sindiran dari elite PDIP, Luhut juga tak terlalu menanggapi. "Nggak tahu saya, tanya aja ke PDIP. Tadi kan ada tuh PDIP coba tanya aja," ujarnya.


PAN Makin Intens
Sementara itu, seiring dengan semakin menguatnya isu reshuffle jilid II, PAN disebut-sebut akan masuk ke kabinet lewan momen ini. Di tengah derasnya isu, Ketum PAN Zulkifli Hasan makin intens bertemu Presiden Jokowi.

"Pekan depan Pak Zulkifli Hasan bertemu lagi dengan Presiden Jokowi. Membahas isu kekinian, mungkin salah satunya reshuffle," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Yandri menuturkan, pada pekan lalu Zulkifli Hasan juga sudah bertemu Presiden Jokowi. Ditanya soal intensitas pertemuan sang ketum dan Presiden, Yandri menjawab diplomatis, tak mau tergesa dikaitkan dengan reshuffle.

"Biasa saja, karena Pak Zul sebagai Ketua MPR. Pertemuan tidak selalu soal politik praktis. Kan biasa Ketua MPR bertemu Presiden sepekan sekali," tambahnya.

Menurut kabar yang berhembus, PAN disebut-sebut sudah menyetor lima nama calon menteri ke Presiden Jokowi. Kelima nama itu akan diseleksi Presiden Jokowi untuk mengisi dua kursi menteri. Namun Yandri menepis kabar itu. "Masalah nama-nama belum dibahas. Wong reshuffle-nya juga belum jelas," ujarnya.

Meski menepis isu-isu soal reshuffle, namun Yandri memastikan partainya siap diajak masuk ke kabinet. PAN memiliki sederet kader berkualitas untuk mengisi posisi di Kabinet Kerja, apapun bidangnya.

"Zaman Gus Dur diajak kita siap, zaman Mega siap, zaman SBY siap, zaman Pak Jokowi apalagi, sudah semakin banyak kader PAN yang berkualitas. Yang jelas kalau PAN diajak, karena PAN sudah masuk menjadi partai pemerintah, tidak elok kalau ditolak, kami siap. Kalaupun tidak diajak, kami tetap akan total mendukung pemerintahan. Komitmen kami tidak ada barter kekuasaan," pungkasnya. (bbs, dtc, ral, sis)