PASIR PENGARAIAN (HR)- Aksi masyarakat lima desa yang mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu, untuk menyampaikan aspirasi agar diikutsertakan pada Pemilihan Kepala Daerah Rohul 9 Desember 2015 mendatang pupus dan tinggal mimpi. Keinginan warga tersebut langsung ditolak KPU.

Hal itu terungkap dalam rapat dengan pendapat Komisi I DPRD Rokan Hulu dengan Komisioner KPUD Rohul, Kamis (16/10). “Sesuai surat yang kami terima belum lama ini, aspirasi warga lima desa untuk memilih di Rohul ditolak KPU Pusat,” tegas Rahmat, komisioner KPUD Rohul di hadapan Komisi I DPRD Rohul.

Dijelaskan Rahmat, sebagai Komisioner KPUD Rohul, dirinya tidak bisa membantah  atau merubah apa yang sudah menjadi keputusan KPU Pusat. Pasalnya warga lima desa tidak ditemukan pada sidalih.”Ini sudah menjadi keputusan KPU Pusat. Itu artinya pada Pilkada mendatang warga lima desa tidak bisa memilih di Kabupaten Rohul,” singkatnya.

Sekedar mengingatkan, ratusan warga lima desa datang ke Kantor KPUD Rohul pada 2 September 2015 lalu karena merasa haknya dikebiri karena. Tanpa sepengetahuan warga, nama-nama mereka telah dipindahkan dan masuk ke DPT Kabupaten Kampar. Sementara kartu identitas diri warga masih e-KTP Rokan Hulu.

Bahkan dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat lima desa dengan Komisioner KPUD Rohul,  saat itu warga secara terang-terangan menolak untuk masuk Kampar, sebelum tapal batas wilayah antara Kampar-Rohul ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Adapun masyarakat lima desa yang berunjuk rasa di depan kantor KPU diantaranya Desa Rimba Makmur, Rimba Jaya, Tanah Datar, Muara Intan dan Intan Jaya.

“Kami masyarakat lima desa meminta agar diikutsertakan pada Pilkada Rohul mendatang. Kami mempunyai hak pilih di Rohul karena identitas kami masih KTP Rohul. Jika identitas KTP Rohul yang kami miliki tidak menyalahi aturan, kenapa kami memilih di Kampar?” tanya perwakilan warga lima desa saat bertemu di aula KPU disela-sela unjuk rasa. ****