Ratusan Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis
.jpg)
BANGKINANG (HR)- Ratusan pelajar dan mahasiswa menggelar demonstrasi ke Kantor DPRD Kampar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Rabu (3/12). Massa menuntut digratiskannya biaya pendidikan. Mereka juga mempertanyakan belum cairnya anggaran untuk beasiswa mahasiswa Tahun 2014.
Namun sayang, kedatangan massa hanya disambut seorang anggota DPRD Kampar, yakni Syahrul Aidi, yang juga anggota Komisi II DPRD Kampar. Massa terdiri dari PRD Kampar, LMND Kampar, SRMI Kampar, BEM STIKIP Kampar, DLM STIE, PEKAT IB Kampar, IPPTD, FPI Kampar, BMR Kampar, BEM
Polkam, Aliansi Pelajar se-Kampar, Aliansi 4 kampus se-Kampar dan FKMKI.
Setelah menyampaikan orasi beberapa menit di depan Gedung DPRD Kampar, massa kemudian melakukan dialog dengan Syahrul Aidi di ruang Banggar DPRD Kampar. Turut hadir dalam dialog ini Kabag Ops Polres Kampar, Kompol M Harahap, Kasat Sabhara, AKP Amirullah, Kasat Intel, AKP Supriyadi dan Kapolsek Bangkinang Kota.
Dalam dialog tersebut, koordinator aksi, Anwar, meminta DPRD Kampar memperjuangkan pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi. Anwar juga mempertanyakan belum cairnya beasiswa untuk mahasiswa di Kampar, padahal bahan mahasiswa sebanyak 6.000 orang sudah diverifikasi dinas terkait.
Menanggapi tuntutan mahasiswa dan pelajar, anggota Komisi II DPRD Kampar, H Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan permohonan maafnya karena dia telat mengikuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, karena baru saja pulang dari Turki.
Dia menyebutkan, pendidikan gratis sudah diterapkan di beberapa negara, di antaranya, di Turki dan Mesir. "Bahkan di Mesir mahasiswa selain digratiskan dikasih uang," ujar Syahrul.
Menurut Syahrul, negara Indonesia ini sudah salah urus. Jika pemerintah mau, tuntutan pendidikan gratis itu bisa diwujudkan. Politisi PKS itu menyebutkan, betapa besarnya penghasilan negara seperti di PT Freeport di Papua.
Syahrul juga menjelaskan, untuk pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi ini masih memerlukan waktu, sebab untuk tingkat SMA atau Madrasah Aliyah saja belum bisa diwujudkan. Terkait usulan yang disampaikan mahasiswa, Syahrul juga menyampaikan, bahwa usulan yang disampaikan ini belum pasti bisa masuk APBD 2015 sebab untuk saat ini telah masuk dalam pembahasan di badan anggaran DPRD Kampar.
"Agar nanti tidak salah paham dan jangan nanti kami disalahkan, untuk anggaran 2015 pada bulan Juli lalu sudah ditandatangani nota kesepahamannya di KUA PPAS," terang Syahrul.
Mengenai tuntutan pencairan dana beasiswa yang disampaikan mahasiswa, Syahrul berjanji akan memanggil dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bagian Kesra Setdakab Kampar, usai sidang paripurna, Senin (8/12) mendatang.***
