PANGKALAN KERINCI (HR)-Penyelesaian konflik pascaaksi penyerangan oleh sekuriti dan karyawan PT Rimba Lazuardi di Dusun Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui pertengahan bulan September lalu sampai saat ini belum menemukan titik terangnya.

Lintas Komisi DPRD Pelalawan yang telah turun ke lokasi kejadian menilai perbuatan perusahaan tidak manusiawi dan tak berprikemanusiaan. Mereka menilai perusahaan telah melakukan kategori pelanggaran HAM. Ironisnya tindakan perusahaan ini juga merupakan bentuk dari tidak menghargai Pemkab  Pelalawan.

"Luar biasa tindakan anarkis yang dilakukan PT Rimba Lazuardi. Kami menilai apa yang dilakukan oleh perusahaan sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM," ujar anggota DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh, Kamis (1/9).

Nazar menjelaskan saat mereka meninjau langsung lokasi bentrokan, dilihat rumah tempat tinggal mereka dirobohkan dan diratakan dengan tanah dan langsungg ditanami akasia. Artinya, hak hidup dan kelangsungan hidup mereka diteror dan dihilangkan tanpa ada kompromi.

"Hal itu terungkap, saat lintas Komisi DPRD Pelalawan turun ke lapangan melihat fakta dan berdialog dengan masyarakat," terang anggota Komisi I DPRD Pelalawan ini.

Semestinya, perusahaan harus mengayomi bukan mengajak masyarakat berkelahi. Apalagi daerah ini (Kabupaten Pelalawan,red) ada pimpinannya. Seharusnya kalau ada yang tidak beres di lapangan kan bisa dikomunikasikan dengan Pemda atau DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat.

Karena itu, dirinya mengajak semua pihak yang terkait akan hal ini bisa peduli terhadap nasib warga yang menjadi korban keganasan perusahaan ini. Dan pihaknya mengharapkan agar Pemkab Pelalawan melalui dinas terkait dapat secepatnya memberikan solusi atas musibah yang menimpa warga di daerah tersebut.

Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah mengatasi konflik, dan arogansi perusahaan yang tidak bisa melakukan pendekatan yang persuasif selalu mengorbankan rakyat yang tidak berdaya, sikap pemerintah yang seperti ini selalu membuat perusahaan berada di atas angin.

Di sisi lain, harusnya perusahaan memiliki itikad baik dalam berinvestasi, semua tahu orientasi investor itu profit. Tapi jangan sampai rakyat yang juga butuh makan untuk kesinambungan hidupnya dibunuh secara perlahan-lahan.

Seyogyanya ketika ada persoalan dengan masyarakat, pemerintah harus dihadirkan dalam setiap persoalan itu, jangan dengan cara sendiri mengatasinya, apalagi dengan cara-cara kekerasan.

"Saya yakin jika semua pihak yang berkompeten dilibatkan dalam mengatasi setiap persoalan yang ada, tindakan arogansi dan anarkis ini kemungkinannya sangat kecil akan terjadi," ujarnya.

Terpisah, Humas PT Rimba Lazuardi, Ahyar, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut nomor selulernya tak aktif. Namun tanggapan soal ini diperoleh dari Public Relations perusahaan, Abdul Hadi, yang menyatakan pihaknya bukannya arogansi atau apapun namanya. Tapi justru pihaknya yang diserang terlebih dahulu malahan kerugian paling besar justru dialami oleh perusahaan.

"Kita bukannya arogansi, atau apapun namanya itu. Tapi kita justru yang paling banyak rugi, karena berapa banyak lahan kita yang digarap dan dibakar. Belum lagi para karyawan dan kendaraan yang diserang pada saat aksi tersebut," katanya.

Ditanya soal proses hukum terkait aksi tersebut yang sampai saat ini belum menemukan solusinya, Abdul Hadi hanya mengatakan bahwa sebaiknya mereka mengikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tapi kalau memang mereka atau masyarakat merasa dirugikan, sebaiknya mereka laporkan saja para penjual lahan itu.

"Ya, sebenarnya kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Kalau masyarakat merasa dirugikan, ya lebih baik laporkan saja oknum para penjual lahan itu, itu akan lebih baik agar kasus ini cepat kelar," tutupnya.***