SELATPANJANG (HR)-Posisi Kelurahan yang berada di bawah pemerintahan kecamatan selama ini dinilai nyaris terabaikan.

 Baik dari sisi pembangunan maupun dari berbagai sisi lainnya seperti budgedting. Kelurahan memang tidak memiliki anggaran tersendiri, melainkan ditentukan oleh kecamatan.

 Sehingga pergerakan berbagai perangkat yang ada di tingkat kelurahan tersebut terkesan tidak bisa berjalanmaju.

 "Seperti keadaan pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan itu bisa disebut bagaikan kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau,”ungkap Hafizoh SAg, anggota DPRD Kepulauan Meranti kepada Haluan Riau di Selatpanjang Rabu kemarin.

Disebutkannya, lihatlah keberadaan Posyandu di masing-masig kelurahan yang ada. Keberadaannya nyaris tidak ada. Begitu juga hal lainnya, bahkan keberadaan  kantor kelurahan itu sendiri juga terkesan tidak terurus dengan baik.

Pada hal keberadaan kelurahan itu posisinya sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan ujung tombak pemerintahan di kecamatan itu.

 Semua urusan masyarakat terfokus mulai dari kantor kelurahan. Baru kemudian berlanjut ke instansi lainnya. Tapi keberadaan kantor kelurahan itu sendiri menjadi kurang bersemangat.

Dibanding dengan keberadaan kantor desa yang bahka jauh lebih mentereng dari keberadaan kantor kelurahan itu.

 Bukan itu saja, tapi juga masalah perhatian pemerintah terkesan jauh lebih besar di desa. Seperti keberadaan Bindes, Pustu, Poskesdes sementara pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan tersebut hanya ada Posyandu yang keberadaanyapun hidup mati itu.

 Barangkali kebijakan pemerintah selama ini yang terkesan mengabaikan keberadaan kelurahan hendaknya perlu diubah. Sehingga kedepan antara kelurahan dan desa kesenjangannya tidak terlalu jauh,”terang politisi Partai Golkar itu.(jos)