PEKANBARU (HR)-Komisi D DPRD Riau sangat menyayangkan banyaknya  kegiatan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2015 yang tidak berjalan, terutama di Dinas Bina Marga Riau yang nilainya mencapai ratusan miliar.

"Terlebih lagi, saat ini sisa waktu yang sangat terbatas tidak memungkinkan lagi pelaksanaan proyek fisik sampai akhir tahun 2015 ini," kata anggota Komisi D DPRD Riau, Mansyur kepada wartawan kemarin.

Beberapa proyek besar yang tidak bisa dijalankan tersebut diantaranya, pengerasan jalan rigid dari Sinaboi Rohil ke Babusalam sepanjang 9 Km dengan nilai Rp72 miliar, kemudian pengerasan jalan rigid dari simpang kantor Camat Pangkaitan Pondok Batu Satu rencana bandara di Rokan Hilir dengan nilai Rp34 miliar.

Pengerasan jalan rigid dari Panipahan ke arah Sungai Daun dengan panjang 8 Km dengan nilai Rp56 miliar dan pengerasan jalan dari Babusalam ke Sungai Roh sepanjang 7 Km di Rokan Hilir didrop Rp30 miliar
Selanjutnya jalan dari Tembilan menuju Inhu 7 Km  dengan nilai Rp49 miliar, jalan rigid dari Sungai Ringit menuju
Proyek
Merbau sepanjang 5 Km dengan nilai 40 miliar, kemudian peningkatan jalan dari Penipahan ke Sumatra Utara dengan nilai Rp24 miliar
"Dari kegiatan yang tidak berjalan tersebut, kegiatan terbesar yakni  pengerasan jalan  dari Sinaboi menuju Senipis Rokan Hilir dengan biaya mencapai Rp80 miliar, dan dari Lubuk Bandara Timur ke Tanjung Medan Rodas dengan nilai Rp70 miliar," terang Mansyur.
Politisi PKS ini menyebutkan, proyek besar yang tidak jalan tersebut dipastikan tidak akan dimasukan dalam APBD Perubahan mengingat sisa waktu, jelas tidak akan mungkin lagi dilaksanakan.

"Kita Komisi D akan memanggil satker terkait untuk meminta penjelasan masalah itu, untuk dicarikan solusinya apakah akan dianggarkan di 2016 atau tidak akan dikaji lagi," terang Mansyur.***