Di sepanjang aliran Sungai Tapung terdapat desa-desa tradisional.

 Masyarakat disini sejak dahulu kala menggantungkan hidup dari Sungai Tapung. Sebab itu pemerintah, swasta dan pihak lainnya perlu memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Sunardi, DS, Amk  dari daerah pemilihan Tapung Hulu dan Tapung Hilir menanggapi keluhan masyarakat disana, karena kondisi sungai mengalami pendangkalan dan sulitnya mencari ikan sebagai mata pencarian sebagian besar warga.

Menurut Sunardi, peristiwa yang terjadi saat ini merupakan persoalan serius yang mesti mendapat perhatian pemerintah maupun perusahaan yang membuka usaha perkebunan di Tapung.

Persoalan itu merupakan persoalan yang sering disampaikan kepada dirinya.

Politisi dari Partai Demokrat tak menampik perusahaan yang membuka usaha di Tapung raya dan di bibir sungai banyak yang tidak mentaati UU Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut ada batas-batas area pembukaan lahan yang harus diikuti.

"Sayangnya perusahaan tak mempedulikan itu. Kita berharap pihak perusahaan kembali kepada aturan. Bagi perusahaan yang sudah terlanjur menanam area sabuk hijau atau grandbelt melakukan penanaman kembali (reboisasi) dan membuat program tahunan, diluar kegiatan CSR.

 Sebetulnya program itu ada, di Koto Aman ada PT Sewangi, PTPN V dan PT SAM maupun lainnya," ungkap Sunardi.

Kepada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah yang menanamkan modalnya di Tapung diminta memperhatikan desa-desa induk di sepanjang Sungai Tapung. "Banyak dampak positif masuknya invetasi di Tapung, namun dampak lain hilangnya mata pencarian masyarakat," imbuhnya.

Menurut Sunardi, mencari ikan adalah sumber mata pencarian masyarakat di desa induk di Tapung secar turun temurun. "Mereka tetap mencari ikan walaupun mereka juga bertani," bebernya.
Untuk itu, perusahaan diminta memperhatikan ekosistem di Sungai Tapung seperti menabur bibit ikan, membangun turap dan tidak membuang limbah ke sungai.

Untuk mencari solusi masalah  itu, Sunardi menyarankan kepada masyarakat agar menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah maupun ke perusahaan dengan kepala dingin. Pemangku kepentingan di Tapung hendaknya berhimpun. (hir)