SELATPANJANG (HR)-Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini tengah menyusun program pembangunan perumahan yang ditujukan kepada masyarakat nelayan dan keluarga miskin.
Pembangunan tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui program PU PERA dimana akan dibangunkan komplek perumahan layak huni kepada masyarakat nelayan yang dijadikan pada satu hamparan atau satu kawasan.
Dimana satu hamparan akan dibangun 50 unit rumah layak huni dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum lainnya. Mulai dari fasilitas jalan, pelabuhan,sarana listrik, air dan fasilitas umum lainnya,"ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Ardhahni, melalui Kabid Cipta Karya (CK) Afifuddin, kepada Haluan Riau di Selatpanjang Senin kemarin.
Menurutnya, program ini sangat menyentuh kebutuhan masyarakat di Kepulauan Meranti. Sebagai daerah perbatasan dan daerah terluar dan memiliki jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, program ini diyakini akan membantu pengentasan kemiskinan itu,”katanya.
Disebutkannya, yang menjadi syarat utama dalam program ini, yakni tersedianya lahan perumahan yang akan dijadikan lokasi perumahan itu. Harus ada bukti otentik dari pemerintah kabupaten yang mengatakan lahan itu milik pemerintah yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan perumahan dimaksud.
Hal ini juga sudah kita beritahukan kepada masing-masing kepala desa di berbagai desa yang ada. Para kepala desa akan memberikan data atau dokumen untuk bisa dilakukan pembangunan itu. Sebab jika lahannya belum jelas, maka pusat tidak akan membangun.
Dan kalau sudah dibangun nantinya akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk teknis penyerahan kepada masyarakat.
Hanya saja sebelumnya pihak pusat juga menginginkan data penduduk yang miskin atau nelayan yang saat ini menempati rumah yang tidak layak huni tersebut. Mulai dari lokasi rumahnya, luas bangunan dan data-data keluarga yang dikatakan butuh rumah layak huni tersebut.
"Sehingga untuk menentukan volume yang akan dibangun akan disesuaikan dengan jumlah rumah dan tentunya dengan anggaran yang tersedia. Dan program ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan pola prioritas,”tambah Afif.(jos)