Tanjungpinang (HR)-Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi mendukung dipilihnya Tanjungpinang menjadi daerah patokan kriteria miskin berkarakter lokal untuk perkotaan di Provinsi Kepri oleh Pemerintahan Pusat pada 2015.

"Dengan begitu, kriteria miskin di Kota Tanjungpinang juga akan berubah, tidak lagi berpatokan kepada 14 indikator miskin yang ditetapkan BPS sebelumnya," kata Surjadi, Sabtu.
Sementara, 14 indikator miskin dari BPS tersebut dinilainya tidak sesuai dengan karakteristik Kota Tanjungpinang. Karena, untuk dinyatakan miskin, minimal harus memenuhi 9 dari 14 indikator yang ditetapkan BPS Pusat sebelumnya. Pada kenyataannya, untuk memenuhi satu indikator saja sulit. "Dengan penetapan kriteria kemiskinan yang berdasarkan pada karakteristik lokal, otomatis memudahkan kami untuk memenuhi kriteria tersebut," ujarnya.
Penatapan kriteria miskin dari Pusat itu sendiri dimulai melalui diskusi bersama stakholder terkait yang dilanjutkan dengan melakukan survei ke lapangan secara langsung bersama pekerja sosial, pekerja Kube dan lainnya, dengan rencana jadwal pelaksanaan pada Oktober 2015 diseluruh kecamatan Kota Tanjungpinang.

"Hasil survei kembali didiskusikan untuk penetapkan kriteria miskinnya, yang rencana dilakukan pada akhir Oktober 2015," tuturnya.
Selain Tanjungpinang, pada 2015 ini Pusat juga menetapkan Lingga menjadi daerah patokan kriteria miskin untuk skala kabupaten di Kepri. Artinya, hanya ada satu kota dan satu kabupaten yang dipilih oleh Pusat sebagai daerah yang menjadi patokan untuk kriteria miskin yang disesuaikan dengan karakteristik lokal suatu Provinsi Kepri.(ant/rio)