Batam (HR)-Badan Pemeriksa Keuangan RI meminta Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana memberikan perhatian lebih pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga karena pengelolaan keuangannya masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

"Agar Gubernur memberikan perhatian lebih kepada Anambas dan Lingga," kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis di Batam Kepri, Minggu.
Di antara kabupaten kota lain di Kepri, penilaian pengelolaan keuangan Kepulauan Anambas dan Lingga yang relatif kurang baik.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pengelolaan keuangan Pemprov Kepri, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.

"Kepri relatif yang terbaik, dari delapan, enam di antaranya memperoleh WTP," kata pria kelahiran Kota Tanjungpinang itu.
Dibandingkan dengan rata-rata nasional, opini pengelolaan keuangan Kepri dinilai relatif lebih baik, dengan pencapaian lebih dari 50 persen mendapatkan WTP.
Harry menjabarkan, rata-rata nasional, dari 538 pemerintah daerah, hanya sekira 30 persen saja yang memperoleh opini WTP. Dan 10 persen lainnya dinilai 'disclaimer'.

"Kepri tidak ada yang disclaimer, atau tidak wajar. Biasanya disclaimer ini karena salah kuitansi," kata dia.
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPK Kepri, Muhaimin menyatakan meski masih mendapatkan opini WDP, namun Pemkab Anambas dan Natuna terus memperbaiki diri. "Terus berjalan," kata dia. (ant/rio)