MEDAN (HR)-Sekitar 70 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara  akan menjalani pemeriksaan secara maraton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Senin (14/9) hingga Kamis (17/9) mendatang.

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan suap hak interpelasi anggota DPRD Sumut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) saat dipimpin Gatot Pujo Nugroho. Gatot saat ini telah ditahan oleh KPK terkait kasus yang berbeda pula, yakni suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Dalam dugaan suap interpelasi tersebut KPK tengah mendalami keterangan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah yang telah pula menjalani pemeriksaan di kantor KPK. Dalam memeriksa puluhan anggota DPRD Sumut tersebut, KPK akan melakukannya di Markas Komando Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, Jalan Wahid Hasyim.

Informasi tersebut dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRD Sumut yang tidak ingin namanya disebut. Diakui pria yang merupakan Ketua Fraksi ini, dirinya serta rekan-rekan sudah menerima surat pemanggilan tersebut. Mereka juga akan diminta klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau pemberian uang, barang atau sesuatu yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada TA 2013 sampai 2015.

”Iya benar. Pemeriksaannya akan dilakukan di Markas Brimob Sumut secara berganti-gantian. Mulai Senin sampai Kamis pekan depan. Kayaknya semua dipanggil untuk memberikan keterangan,” katanya, Jumat (11/9). Terpisah, anggota DPRD Sumut dari fraksi lain juga memastikan kebenaran pemanggilan 70 legislatif oleh KPK ke Mako Brimob Kepolisian Daerah Sumut.

“Aku juga sudah terima panggilan itu untuk hadir pekan depan di Kantor Brimob. Diperiksa bergantianlah mulai dari Senin sampai Kamis,” ujarnya sembari tertawa kecil serta mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis dalam pemberitaan. ”Jangan ditulis dulu ya, karena nanti aku tak enak dengan teman-teman lainnya. Tapi yang pasti itu A1 lah. Kita akan diminta keterangan terkait dugaan pemberian sesuatu, begitulah kira-kira,” ucapnya.

Plh Humas KPK Yuyuk Andriati, membenarkan adanya sejumlah anggota DPRD Sumut yang akan diperiksa oleh tim KPK di Markas Brimob Polda Sumut. "Johan Budi tadi membenarkan akan ada pemeriksaan sejumlah anggot DPRD Sumut mulai Senin besok di Markas Brimob, ” ujarnya. Sebelumnya, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, mengatakan penyelidikan itu dilakukan atas dasar laporan terkait hak interpelasi. Saat ini, laporan itu tengah didalami menemukan adanya indikasi korupsi. Menurut Johan, dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan itu, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk pihak DPRD, salah satunya Ketua DPRD Sumut Ajib Shah.

“Ada dugaan ketidakberesan dalam kaitan interpelasi di DPRD. Karena itu kita lakukan permintaan keterangan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya. Namun, Johan menyebut perkara tersebut belum masuk ke tahap penyidikan. Untuk itu, dia meminta masyarakat bersabar mengikuti perkembanga kasus tersebut .(wol/aag)