PASIRPENGARAIAN(HR)-Kantor Kementerian Agama Rohul dicanangkan sebagai pilot project Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Riau.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Riau Tarmizi Tohor, saat membuka kegiatan pencanangan, Rabu (9/9), di Kantor Kemenag Rohul.
Disampaikannya, dari hasil pemantauan dan evalusai, Rohul satu-satunya Kantor Kemenag yang paling pantas dan layak sebagai contoh dalam pilot project ZI WBK/WBBM. Oleh karena itu perlu teknik dan sistem untuk menjalankan kinerja sebagai aparatur negara dan menggunakan keuangan negara.
Menurut Tarmizi, setelah penerapan sistem ini, otomatis Kantor Kemenag Rohul akan menjadi wilayah yang berintegritas. Untuk menggerakan sistem ini setidaknya ada lima budaya yang harus dilestarikan. Pertama bekerja dengan penuh integritas, maksudnya masing-masing aparatur supaya konsep yang bekerja yang aman dan nyaman.
Kedua, bekerja dengan profesional, jadi masing-masing aparatur harus memahami dan mengusai bidang yang telah diamanahkan pimipinan. Ketiga bekerja dengan inovasi, masing-masing pegawai harus inovatif, sehingga melahirkan prestasi-prestasi baru. Keempat bertanggung jawab, semua harus transparan,dan dipertangungjawabkan baik dunia dan akhirat.
Kelima keteladanan, pegawai Kantor Kemenag Rohul harus menjadi contoh tauladan di tengah-tengah masyarakat. "Jika kelima item sudah ada pada diri kita, pasti kita akan akan masuk zona integritas itu aman dan nyaman bekerja serta selama dunia dan akhirat," sebutnya.
Tarmizi  menegaskan Kemenag Rohul harus punya Standar Pelayanan Minimal. Jadi masyarakat tahu jika berurusan apa yang harus dilakukannya. Nanti kegiatan itu akan dilaporkan ke Dirjen  langsung.
Sementara itu Bupati Rohul yang diwakili Asisten II Syaiful Bahri, menegaskan kalau Pemkab Rohul sangat berkomitmen untuk memperhatikan pembangunan keagamaan di Negeri Seribu Suluk. Terbukti adanya bantuan dari Pemkab Rohul sekitar Rp6 miliar per tahun.
"Bantuan saat ini harus tertulis nama orangnya, sebab kini pengelolaan dan pemeriksaan bantuan itu sangat ketat. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk membantu guru-guru agama," tuturnya.
Ke depan terkait pembayaran, tidak lagi melalui Kantor Kemenag Rohul. Tapi melalui pemerintahan kecamatan. "Jadi kami berharap supaya pengelolaan anggaran yang dukucurkan Pemkab Rohul harus mengutamakan tertib administrasi, karena kinerja kita sebagai aparatur sangat dipantau masyarakat.
Kita bersama-sama harus mampu membangun keagamaan di Rohul. Namun harus melihat rambu-rambu yang ada, agar kita dalam melayani  masyarakat aman di dunia dan akhirat," bebernya.
Di tempat yang sama Kakan Kemenag Rohul Ahmad Supardi Hasibuan menjelaskan, di Provinsi Riau ada dua kabupaten yang dijadikan pilot project, Rohul dan Kampar. Karena sudah ditetapkan pilot project, maka Direktorat Ispektorat Kemenag RI, melakukan audit, tidak hanya bersangkutan dengan Daftar Indeks Penggunaan Anggaran (DIPA), tapi juga berkaitan disiplin kerja.
"Jika karyawan terlambat masuk kerja satu menit akan dipotong uang makannya sebesar Rp30 per hari, kemudian terlambat lima menit, uang tunjangan kinerja dipotong. Tidak itu saja, seluruh pegawai harus mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dari 200 pegawai kita," ujarnya.(yus)