PEKANBARU (HR)-Anggota DPRD Riau dilarang keluar kota terhitung Senin (7/9) mendatang.

 Pasalnya, DPRD Riau akan fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Riau Perubahan 2015 yang deadline tuntas akhir September ini.

Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengungkapkan, larangan perjalanan keluar kota untuk fokus membahas APBD-P Riau 2015 sudah sampaikan kepada seluruh anggota melalui Komisi-komisi DPRD Riau.

"Jadi, mulai Senin mendatang sampai selesai pembahasan APBD-P Riau 2015 tidak ada anggota Komisi yang keluar kota," ungkap Sunaryo kepada Haluan Riau, Jumat (4/9) di gedung DPRD Riau.

Politisi PAN Asal Dumai ini menyebutkan, jika pembahasan APBD-P ditargetkan tuntas pada akhir September ini.

Anggota
"Akhir September ini Kita targetkan selesai sesuai ketentuan itu harus tuntas," terang Sunaryo.

Mantan Wakil Walikota Dumai ini menerangkan, usulan KUA-PPAS APBD-P Riau 2015 diterima Dewan pada akhir Agustus lalu dengan nilai mencapai Rp10,5 triliun.

"Pada 31 Agustus sudah masuk. Kami bersama Komisi sudah berkoordinasi supaya mereka melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya dan itu sudah diamanatkan," terang Sunaryo.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.

 Politisi Demokrat ini menyebutkan, pembahasan harus selesai akhir September sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. KUA-PPAS APBD-P Riau 2015 baru diterima dewan.

"Sesuai ketentuan itu (pembahasan) harus selesai tiga bulan sebelum anggaran berakhir. Kalau APBD Murni 2016 satu bulan sebelum anggaran berakhir harus selesai," ungkap Noviwaldy.

Noviwaldy  merasa optimis pembahasan selesai sampai akhir September ini sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Disebutkannya, semua sudah ada mekanismenya, setelah KUA-PPAS masuk, Banggar DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas KUA-PPAStersebut. "Pembahasan dilakukan apakah itu sesuai dengan kebijakan, apakah pembangunan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat," terang Noviwaldy yang akrab disapa Dedet ini.

Kemudian, lanjut Legislator Dapil Pekanbaru, setelah KUA-PPAS APBD-P Riau sudah disetujui itu kerjanya sudah cepat."Jadi, begitu sudah disetujui dibuat Rencana Kegiatan Anggaran dan RAPBD. Setelah itu kita memeriksa kesesuaian RAPBD dengan KUA-PPAS. Kemudian dilanjutkan  pembahasan KUA-PPAS APBD Murni 2016," pungkas Dedet.(rud)