TEMBILAHAN (HR)-Guna meningkatkan pemahaman dan sinergisitas menjalankan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman, pemerintah daerah menggelar sosialisasi terhadap aparatur dan stakeholder terkait.

Kegiatan yang ditaja Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Inhil ini di aula Kantor Bappeda Inhil dan digelar selama dua hari.

 Sosialisasi lokakarya Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) tersebut dibuka Asisten III Seketariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Afrizal. Turut Hadir sejumlah pejabat Eselon di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Inhil, perguruan tinggi, lembaga keuangan serta sejumlah organisasi kemasyarakatan di Negeri Seribu Parit.

Pada kesempatan itu, Afrizal mengatakan denga dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan sinergi kepada aparatur Pemda dan steakholder lainnya tentang P2KP sebagai salah satu strategi percepatan penanganan kawasan kumuh. “Program P2KP diluncurkan pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terlebih dahulu sudah ada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah masuk di Kabupaten Inhil, sejak tahun 2006 sampai April 2015,” ujarnya, Kamis (3/9).

Dijelaskan, program PNPM Mandiri Perkotaan ini telah membawa berbagai inspirasi, motivasi, ide dan gagasan baru serta telah  mewarnai berbagai kebijakan Pemkab Inhil. Tak hanya itu, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat, menurutnya cukup banyak hasil yang diperoleh. Lebih jauh ia menambahkan, pengalaman pembelajaran dari konsep strategi transformasi sosial yang telah dilakukan melalui intervensi PNPM Mandiri Perkotaan, minimal telah ada tiga fase penanggulangan kemiskinan.

Mulai dari fase bagaimana membangun masyarakat dari tak berdaya menjadi berdaya, kemudian dalam rangka membangun masyarakat berdaya menjadi mandiri dan selanjutnya  membangun masyarakat mandiri menuju madani. Mengacu kepada  strategi PNPM Mandiri Perkotaan yang telah menumbuhkan pondasi perencanaan secara partisipatif dan berkelanjutan, walaupun  tahun 2015 mulai berganti program, akan tetapi substansi pendampingan program memasuki tahap naik kelas.

"Dimana pendampingan yang telah dilaksanakan diharapkan mampu menjadikan pemerintah kota kabupaten dan masyarakat dapat secara mandiri menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan, dan memiliki kesiapan untuk mendukung pencapaian  target,"ungkapnya. (adv/humas)