JAKARTA (HR)-Koalisi Merah Putih akhirnya pecah. Hal itu setelah salah satu dedengkotnya, yakni Partai Amanat Nasional, menyatakan bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK. Dengan berbalik arahnya partai berlogo matahari terbit tersebut, praktis Presiden Jokowi yang didukung Koalisi Indonesia Hebat semakin mendominasi parlemen.

Pasalnya, perpecahan di tubuh Koalisi Merah Putih (KMP) juga telah terjadi sebelumnya. Hal itu seiring dengan terjadinya dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Golkar. Di mana kepengurusan kedua partai yang telah diakui pemerintah, sebelumnya juga telah menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Perihal tentang bergabungnya PAN mendukung Pemerintahan Jokowi-JK, disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (2/9). Ikut hadir dalam kesempatan itu Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno serta Presiden Joko Widodo.

Mantan Menteri Kehutanan itu menegaskan tekad partainya untuk membantu Jokowi-JK menyejahterakan rakyat. "Kami menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah, jika sebelumnya mendukung kini bergabung, untuk menyukseskan program-program pemerintah," ujarnya.

"Setelah kami diskusi panjang baik pengurus PAN, sekjen dan teman-teman menyikapi kondisi kita yang terkait ekonomi dunia, saatnya stakeholder negeri ini bersatu untuk kepentingan RI diatas kepentingan kelompok, partai, golongan," tutur Ketua MPR tersebut.

Zulkifli juga menyatakan bahwa PAN akan berkoordinasi dengan KMP terkait hal ini dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa tak ada transaksi politik dalam pengambilan keputusan ini. "Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi saya ulangi PAN utamakan kepentingan bangsa ketimbang kelompok," pungkas Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, tantangan ekonomi dunia saat ini menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama membantu pemerintah. Dengan demikian, dia menganggap saat ini bukan lagi saatnya berpikir masing-masing kelompok.

Menurutnya, langkah ini juga bertujuan untuk menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia. Menurutnya, PAN tak ingin terjebak pada koalisi politik yang terkotak-kotak. Sudah tidak relevan lagi bicara KMP dan KIH, saatnya bicara bangsa dan negara.

"Tidak tepat lagi kalau kita masih terkotak-kotak. Situasi ekonomi kita sudah begini. Kita harus beri sinyal kuat pada pelaku usaha, investor, kepada rakyat bahwa kita kompak. Apapun yang dihadapi kita bersama-sama," tambahnya.
 

Sambut Baik

Sementara itu, Presiden Jokowi menyambut baik bergabungnya PAN ke ke barisan partai pendukung Pemerintah. "Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara dan rakyat, inilah politik  kebangsaan," ujarnya.

Dikatakannya, dengan merapatnya PAN akan menambah semangat Pemerintah untuk berbuat lebih baik bagi rakyat. Merapatnya PAN diharapkan jadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan.
"Saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan," ujar Jokowi.
 

Makin Dominan

Dengan bergabungnya PAN ke kubu KIH, maka peta kekuatan politik di DPR pun langsung berubah. saat ini, giliaran parpol pendukung Pemerintahan Jokowi-JK (Koalisi Indonesia Hebat, red) yang memimpin karena memiliki kursi lebih banyak. Sebelumnya, kursi terbanyak masih dimiliki KMP.

Sebelum PAN berubah sikap, KMP di DPR berkekuatan 258 kursi, yang terdiri dari Partai Golkar 91 kursi, Gerindra 73, PKS 40, PAN 48, dan PPP loyalis Djan Faridz 6. Sedangkan KIH hanya memiliki 241 kursi, dengan detail PDIP 109 kursi, PKB 47, NasDem 36, Hanura 16, PPP loyalis Romahurmuziy 33.

Partai Demokrat yang tak memilih kubu memiliki 61 kursi. Namun selama ini Partai Demokrat beberapa kali ikut voting mendukung KMP.

Dengan bergabungnya PAN, maka KIH makin kuat. Total kekuatan KIH menjadi 289 kursi, unggul jauh dari KMP yang tinggal 210 kursi. Kalaupun Partai Demokrat mendukung KMP, total kekuatannya hanya 271, masih kalah dari KIH.

Meski PAN telah beralih haluan, namun Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengaku hal itu adalah sesuatu yang wajar dalam dunia politik. Fadli juga menegaskan tidak ada yang koalisi permanen.

"Yang namanya dinamika politik, tidak ada sesuatu yang permanen. Ketidakpermanenan juga terjadi di pemerintah. Biasa saja," ujar Fadli.

Fadli juga mengaku tidak khawatir tentang kekuatan KIH di DPR yang makin membesar dengan bergabungnya PAN. Menurutnya, partai pimpinan Zulkifli Hasan itu akan tetap memihak kepentingan rakyat, bukan koalisi. (bbs, kom, dtc, ral, sis)