BANGKINANG (HR)-Pasca hengkangnya pihak Ramayana, kondisi Plaza Bangkinang makin memprihatinkan. Beberapa usaha gulung tikar dan pedagang kaki lima tidak lagi menempati tempat yang semestinya di plaza pertama di Kota Bangkinang tersebut.  

Kepala Cabang Bangkinang PT Makmur Permata Putra (MPP), Suryanto selaku pihak investor pengelola Plaza Bangkinang kepada Haluan Riau, Rabu (2/9) mengakui bahwa iklim investasi yang tidak mendukung di Bangkinang membuat kondisi Plaza Bangkinang semakin runyam.
Diakuinya, setelah Ramayana menutup usahanya, saat ini pengelola permainan anak-anak juga sudah siap-siap untuk menutup usahanya karena sepinya konsumen di Plaza Bangkinang. "Sekarang mereka sudang packing barang-barang," ungkap Suryanto.

Ketika ditanya apa hal yang membuat Plaza Bangkinang tidak bisa berkembang termasuk tutupnya Ramayana, menurutnya karena akses masuk ke Plaza Ini susah karena tidak tertibnya pedagang dan fasilitas gedung yang dipakai pedagang kaki lima.

Saat ini PKL yang telah mengambil tempat kembali berjualan di luar dan tidak lagi menempati tempat di Plaza Bangkinang. Jumlah PKL yang terdata oleh manajemen Plaza Bangkinang adalah 150 pedagang dan jika hari pasar yakni hari Rabu jumlahnya mencapai 1.000 pedagang lebih.
Saat ini PKL menggunakan area kososng  belakang Plaza Bangkinang maupun sisi-sisi bangunan plaza. Menurut Suryanto, pihak PT MPP hanya melakukan peminjaman sementara kepada PKL dan berharap selanjutnya bisa tertib kembali. Lebih lanjut Suryanto mengatakan, agar investasi di Kota Bangkinang semakin bertambah maka iklim investasi harus mendukung.
Jika investasi tersebut gagal maka merupakan suatu kerugian bagi daerah. Sebagai contoh dengan ditutupnya kembali pusat perbelanjaan Ramayana menyebabkan sekira 300 orang karyawan yang umumnya merupakan tenaga kerja lokal terpaksa di-PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan karena tak sanggup lagi menggaji karyawan.
Sedih
Kondisi Plaza Bangkinang disorot juga oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau H Dheni Kurnia yang ikut menghadiri acara silaturahmi PWI Kampar dengan mitra kerja, Rabu (2/9) kemarin.
Kepada undangan yang hadir Dheni mengaku sedih karena tingkat hunian di Plaza Bangkinang hanya 50 persen. Menurut Dheni ini adalah tugas  DPRD Kampar dalam mencari solusi persoalan ini. "DPRD  harus panggil pemerintah daerah, lakukan hearing. DPRD secara yuridis formal bisa panggil bupati, Kadis dan Dirut Plaza Bangkinang hearing di kantornya," tegas Dheni.(hir)