PEKANBARU (HR)-Ratusan mahasiswa di Pekanbaru, menggelar aksi menuntut perbaikan kondisi ekonomi di Tanah Air, Selasa (1/9).

 Sementara aksi serupa juga digelar puluhan ribu buruh di Ibukota Jakarta. Isu yang diusung juga sama, yakni mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera memulihkan kondisi perekonomian di Tanah Air.

Di Pekanbaru, aksi dilakukan di dua tempat berbeda. Salah satunya adalah di Gedung DPRD Riau

Pintu
di Jalan Sudirman. Sementara aksi lainnya digelar di gerbang masuk Kompleks PT CPI Rumbai.

Di Gedung DPRD Riau, aksi dilakukan ratusan mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Aksi tersebut sempat diwarnai dengan perusakan pintu ruang paripurna Dewan.

Dari pantauan di lokasi, awalnya para mahasiswa UIN Suska berkumpul di depan pagar pintu masuk Gedung DPRD Riau. Selanjutnya massa bergerak dan masuk ke dalam gedung. Namun niat demonstran untuk masuk ke dalam ruang rapat paripurna, sempat terkendala karena tidak ada petugas Setwan ketika itu. Buntutnya, mahasiswa pun memaksa masuk dengan mendobrak paksa pintu ruangan tersebut, hingga rusak di bagian atasnya.

Dalam orasinya, mahasiswa menyebutkan Presiden Jokowi dinilai gagal dalam memimpin sejak dilantik Oktober tahun lalu. Buntutnya, terjadi krisis ekonomi yang membuat msyarakat semakin susah dan nilai rupiah semakin rendah.

Dalam kesempatan itu, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan. Yakni menuntut pemerintah segera menstabilkan perekonomian nasional dan kurs rupiah, turunkan harga sembako dan tolak tenaga asing dan aseng. Selanjutnya, menuntut pemerintah membangun kehidupan multikulturalisme sesuai semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan terakhir menuntut pemerintah menasionalisasi aset bangsa.

Mahasiswa juga meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya, jika tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian di Tanah Air.

Terkait aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengaku menyayangkan aksi perusakan pintu ruang paripurna, karena ruangan itu merupakan aset pemerintah. Dikatakan, Dewan mengapresiasi kedatangan ratusan mahsiswa UIN unuk menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Riau, menyikapi kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk saat ini.

Meski demikian, tidak perlu dengan cara anarkis, karena wakil rakyat dengan terbuka akan menerima aspirasi mereka. "Persoalan perusakan aset negara itu diserahkan kepada aparat terkait untuk menindaklanjutnya," ujar Noviwaldy.

Bakar Ban
Selain itu, aksi juga digelar ratusan mahasiswa dari Universitas Riau, di gerbang masuk Komplek PT CPI Rumbai, Selasa sore kemarin. Dalam demonstrasi yang diwarnai dengan aksi bakar ban bekas itu, mahasiswa menuntut pemerintahan Jokowi-JK memulihkan kondisi ekonomi Indonesia.

Para mahasiswa juga menyampaikan protes dan rasa kecewa terhadap pemerintahan Presiden Jokowi-JK, karena dinilai tidak mampu menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan kurs asing lainnya, yang berdampak terpuruknya perekonomian Indonesia.

"Kita mendesak Presiden Jokowi untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, dan menasionalisasikan aset aset asing yang ada. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam, tuntutan kami tidak digubris, kami akan turun lagi ke sini dengan jumlah massa yang lebih besar lagi," tukas Andres Fransiska, Presiden Mahasiswa UR.

Sama dengan mahasiswa UIN, ia mengatakan, jika Presiden Jokowi tidak mampu memulihkan perekonomian nasional, mahasiswa Riau siap melengserkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari kursi kekuasaannya. Saat ditanya mengapa aksi tersebut digelar di gerbang pintu masuk PT CPI, Andres menegaskan aksi itu sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajahan negara asing.

Tak Memuaskan
Sementara itu, di Ibukota Jakarta juga diwarnai dengan aksi puluhan ribu buruh dari berbagai organisasi. Namun mereka mengaku tak puas, karena kedatangan mereka tidak disambut langsung Presiden Jokowi. Perwakilan para buruh akhirnya diterima tiga menteri yakni Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menkes Nila Moeloek dan Menaker Hanif Dhakiri.

"Tetapi kesemuanya tidak memberikan solusi terhadap tuntutan buruh dalam aksi hari ini (kemarin, red)," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan terus melihat apa kebijakan pemerintah yang akan dijalani, terutama terkait apakah rupiah akan menguat, PHK besar-besaran akan terjadi, daya beli buruh akan kembali meningkat, serta pekerja asing, unskill, akan berkurang. "Bila jawabannya tidak, maka buruh akan siapkan mogok nasional," tambahnya.

Bahkan, kata Iqbal, tuntutan teknis seperti isu jaminan pensiun, jaminan kesehatan, outsourcing BUMN dan kasus meninggalnya 27 buruh PT MandoM, tidak ada solusinya kecuali sekadar penjelasan. "Buruh tidak puas. Pertemuan di Kantor Menkopolhukam tadi masih jauh dari harapan," ujar Iqbal.


Sementara itu, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, pertemuan dengan buruh telah menemukan sebuah kesepahaman. Meski belum langsung mendapat solusi dari semua tuntutan, pemerintah berjanji akan terus berupaya melakukan perbaikan.

"Pertemuan tadi memang belum menghasilkan kesepakatan tapi menghasilkan pemahaman bersama. Pemerintah memahami apa tuntutan buruh, buruh juga memahami posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah tentu mendengar semua tuntutan yang disampaikan teman-teman," ujarnya.

Mengenai permintaan buruh untuk kenaikan upah atau UMK, Hanif mengatakan pemerintah masih harus melakukan kajian. Namun ia membantah adanya isu mengenai kenaikan upah lima tahun sekali. Hanif memastikan kenaikan upah kerja dilakukan satu tahun sekali meski belum bisa memastikan besarannya.

Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang memfasilitasi pertemuan ini mengatakan pihak buruh dan pemerintah belum membicarakan secara spesifik mengenai kenaikan upah. Namun menurutnya pemerintah terus berupaya memberikan peningkatan kesejahteraan. Hanya saja, perlu ada langkah yang hati-hati terutama mengingat kondisi ekonomi saat ini.

Dalam demo besar kemarin, para buruh meminta sejumlah tuntutan yakni agar Jaminan Hari Tua (JHT) diperbaiki agar tidak merugikan buruh, buruh jangan dikriminaliasi, Tenaga Kerja Asing (TKA) jangan sampai menggilas buruh lokal dan sistem pengawasan dilakukan pusat sehingga apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran maka bisa segera ditindak. (rud, rtc, kom, dtc, sis)