BATAM (HR)- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kota Batam, Kepulauan Riau, hingga menjelang akhir Agustus baru terserap 43 persen dari total Rp2,364 triliun.

Anggaran yang terserap 43 persen, itu yang tertinggi di Kepri," kata Walikota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Jumat (28/8).

Ia mengakui penyerapan anggaran relatif kecil, namun itu terjadi di hampir seluruh daerah dan menjadi masalah nasional, bukan hanya Batam.
"Sebetulnya, anggaran memang seolah lamban, tapi itu karena masih awal tahun, masih ada empat bulan lagi," kata Walikota.

Pada bulan-bulan pertama, penyerapan anggaran kecil karena panitia masih mempersiapkan proses lelang, kemudian di pertengahan tahun lelang baru dilakukan sehingga wajar jika penyerapan besar-besaran terjadi di akhir tahun.

Meski begitu, Walikota tetap akan mendorong SKPD untuk meningkatkan penyerapan anggaran hingga seluruh proyek selesai sebelum tahun berganti.

Ia menyatakan akan memanggil seluruh Kepala SKPD untuk memastikan agar anggaran yang disalurkan digunakan sebagaimana mestinya. "Saya akan kumpulkan mereka satu-dua hari ini," kata dia.
Ditanya SKPD yang penyerapan anggarannya paling rendah, Wali Kota enggan menjelaskan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Naharudin menyatakan, anggaran di provinsi baru terserap 44,15 persen karena banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan lantaran terjadi defisit anggaran.

"APBD Kepri 2015 sebesar Rp3,6 triliun, kemudian terjadi defisit anggaran sebesar Rp778 miliar. Banyak kegiatan ditunda menunggu pengesahan anggaran perubahan," kata dia.

Dia mengemukakan, untuk kegiatan fisik di Kepri sudah mencapai 51,6 persen. Biasanya, peningkatan penyerapan kegiatan fisik terjadi tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015.

"Penyelesaian kegiatan biasanya terjadi pada awal Oktober atau September," katanya. (ant/rin)