BENGKALIS (HR)– Tekad Penjabat Bupati H Ahmad Syah Harrofie untuk menjamin dan menjaga netralitas aparatur sipil Negara, baik itu Pegawai Negeri Sipil  maupun tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diwujudkan dengan melakukan pakta integritas, Rabu (26/8).

Hal ini patut diacungi jempol, karena melengkapi berbagai imbauan secara lisan, berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Panitia Pengawas (Panwas), membuat surat edaran kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menugaskan SKPD terkait membuat Posko pengaduan masyarakat.
Penandantangan pakta integritas yang disebut-sebut baru kali pertama dilakukan seorang Kepala Daerah, baik itu kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia sempena pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 tersebut, akan dilaksanakan di ruang Rapat Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.
Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafri menjelaskan, penandatangan pakta integritas nanti malam untuk seluruh pejabates elon II, baik itu Asisten, Kepala Dinas maupun Kepala Badan.
“Termasuk Sekretaris Daerah Bengkalis dan Staf Ahli Bupati serta Camat se-Kabupaten Bengkalis,” terang Johan yang mengaku dalam perjalanan dari Batam menuju Bengkalis bersama Pj Bupati Bengkalis usai mengikuti acara pelepasan Jemaah Calon Haji Provinsi Riau Kloter II di AsramaHaji Batam.
Dikatakan Johan, penandatanganan fakta integritas tentang netralitas ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tersebut hanya merupakan langka awal. Khusus untuk Kepala SKPD, selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan hal serupa dari pejabat struktural di bawahnya dan staf secara berjenjang.
“Sesuai penjelasan dari Badan Kepegawaian Daerah, sebagai tindaklanjut kegiatan malam ini, penandatangan fakta integritas  di masing-masing SKPD sudah harus dilakukan paling lambat Senin (31/8) mendatang,”jelas Johan.
Masih kata Johan, penandatangan fakta integritas bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bengkalis ini dilakukan Pj Bupati Bengkalis itu dalam rangka menjalankan amanah Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Sebab, imbuh Johan, dalam ketentuan itu, dengan tegas dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
Kemudian Pasal 9 ayat 2 Undang-Undan No 5/2014 tentang ASN, yang menegaskan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Selain itu, sambungnya, juga untuk menunaikan amanah yang diberikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman ketika melantik Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau tersebut di Balai  Serindit Gubernuran Riau pada Rabu (5/8) lalu.
Ketika melantik Ahmad Syah kalah itu, salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan mantan Ketua KNPI Provinsi Riau tersebut dengan sukses, adalah menjaga netralitas seluruh PNS agar tidak ‘berpolitik praktis’ pada Pilkada serentak 2015 ini. Khususny, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang juga akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.
Sementara, ketika ditanya mengenai butir-butir dalam fakta integritas yang akan ditandatangani nanti malam itu, Johan mengatakan, belum mengetahuinya.
“Saya belum tahu persis. Namun berdasarkan informasi yang saya dapat, ada delapan butir. Apa isinya secara rinci, terus terang hingga saat ini saya belum mengetahuinya,” ujar Johan.(adv/hms)