BENGKALIS  (HR)-Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi pembangunan daerah akan memanggil paksa seluruh personel khususnya pengambil kebijakan di Unit Layanan Pengadaan  Bengkalis melalui rapat paripurna. Pasalnya, Ketua ULP beserta seluruh ketua kelompok  Kerja  ULP sudah tiga kali dipanggil hearing  oleh komisi II tak pernah datang sekalipun.

Ketua komisi II Syahrial ST ketika ditemui, Rabu (26/8), mengatakan  personel di ULP Bengkalis sudah keterlaluan dan seperti besar kepala, dipanggil hearing tiga kali tak pernah datang ke dewan. Pihaknya sudah berkoordinasi dan akan mengagendakan untuk memanggil paksa seluruh personel di ULP, mulai dari ketua dan sekretaris ULP beserta seluruh ketua Pokja.

“Mereka itu sudah keterlaluan, proyek yang mereka lelang itu menggunakan APBD Bengkalis, bukan dari kantong pribadi. Mereka dalam melakukan pelelangan proyek menuai banyak protes dan kritikan. Oleh karena itu kita akan panggil paksa mereka nanti, melalui agenda rapat paripurna,” tegas Syahrial dengan nada kesal.
Disebut politisi Partai Golkar ini, nantinya pada rapat paripurna tentu melibatkan lintas fraksi yang ada di DPRD Bengkalis. Pihaknya akan membahas rencana panggil paksa tersebut dengan ketua DPRD serta seluruh ketua fraksi di DPRD, karena bagaimanapun komisi II yang  membidangi pembangunan daerah sejauh ini harus mengetahui progress ULP.

“Tujuan kami melayangkan surat undangan untuk hearing tidak lain untuk mengetahui sejauh mana progress pelelangan yang sudah dilaksanakan serta kendala yang terjadi. Tentu saja kami juga akan menanyakan soal munculnya kritik-kritik terhadap kinerja ULP, karena tupoksi itu memang merupakan kewenangan komisi II,” terang Syahrial lagi.
Anggota Fraksi Gabungan di DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan, menyatakan mendukung langkah komisi II untuk memanggil paksa ULP Bengkalis melalui rapat paripurna. Ia memandang, selama ini kinerja ULP terus mendapat sorotan negatif dan kritikan dari kalangan pelaku konstruksi maupun masyarakat di Bengkalis.

“Kita setuju kinerja ULP itu dipantau langsung, karena selama ini saya menilai mereka bekerja seperti tidak terkontrol dan kebal hukum. Dari Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa kita siap mendukung rencana panggil paksa ULP tersebut, sebab, merekatidak terkontrol lagi dalam melaksanakan lelang proyek, terkesan sesuka hati,”ungkap Irmi Syakip.(man)