Jakarta (HR)-Rapat antara Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Pertamina, PLN, SKK Migas dan BPH Migas sore tadi memunculkan usulan untuk mengurangi bahkan menghapus subsidi minyak solar.

Selama ini subsidi tetap minyak solar yaitu Rp1.000/liter, sementara kondisi saat ini dinilai harga minyak sedang turun dan tidak perlu disubsidi. Data realisasi subsidi minyak solar tahun 2015 sampai Agustus 2015 tercatat mencapai 8, 67 juta kiloliter (KL).

Menteri ESDM Sudirman Said merespons positif usulan beberapa anggota DPR yang menilai subsidi minyak solar sudah tidak relevan di tengah turunnya harga minyak.

"Terkait subsidi memang secara konsep harga energi kita, harus punya step suatu saat harus lepas dari subsidi. Apakah Rp1.000 merupakan angka yang relevan untuk saat ini? Ini perlu kita kaji lagi," kata Sudirman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (26/8).

Menurutnya, prediksi harga ICP begitu rendah menjadi momentum untuk menghapus subsidi demi penyehatan keuangan negara.

"Harga prediksi ICP turun, ini momentum yang sangat baik untuk penyehatan keuangan negara. Kita bisa energy fund pengalihan subsidi baik ke sektor yang lebih produktif," tambahnya. Ditemui usai rapat, Sudirman Said menegaskan subsidi usulan tersebut masih akan dibahas kembali pada rapat esok.

"Ada pikiran itu (mengurangi subsidi solar) karena harga begitu rendah, apakah tidak lebih baik dipertimbangkan pakai batas harga tertentu. Jadi kalau harga di bawah itu baru disubsidi. Nah, besok mau dibahas batasnya," terangnya.

Menurutnya, ada kecenderungan saat ini karena harga minyak begitu rendah, maka ini kesempatan baik kita untuk mengalihkan subsidi full kepada sektor produktif dan bisa dipakai untuk mengakumulasi dana ketahanan energi.

Salah satu anggota DPR yang mengusulkan agar subsidi solar dikurangi bahkan dihapus datang dari Anggota dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Menurutnya, dengan harga minyak yang rendah saat ini, tidak perlu lagi ada subsidi solar.

"Volume ini kan sangat tergantung berapa ICP dan kondisi rupiah. Lalu soal subsidi, kita perlu kaji lagi.(dtc/mel)