PASIR PENGARAIAN(HR)-Bupati Rokan Hulu Achmad mengimbau kepada seluruh petani sawit agar bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa saat menjual sawit.

Dijabarkan Bupati Achmad, petani sawit harus menjual tandan buah sawit kepada BUMDes. Setelah itu BUMDes yang menjual ke PKS, seperti yang telah diterapkan PKS PT RSI yang bekerja sama dengan BUMDes di desa itu.
Untuk penerapan penjualan TBS kelapa sawit tersebut, Pemerintah daerah akan menggelar rapat pada tanggal 7 September mendatang dengan mengundang PKS serta BUMDes di Rohul.
"Dengan diterapkannya sistem penjualan TBS itu, harga jual TBS naik di tingkat petani, karena petani berkoordinir langsung BUMDes, selanjutnya baru ke PKS. Sehingga harga jual TBS naik minimal Rp200 per kilogram," katanya.
Terkait sulitnya petani mendapatkan pupuk dan penggunaan pupuk palsu, Bupati mengatakan pihak PKS se-Rohul bersedia mensubsidi pupuk dalam bentuk pemberian limbah cair PKS kepada petani. Limbah ini dapat dijadikan pupuk untuk kebun sawit petani.

Menurut Bupati, rata-rata 1 PKS yang beroperasi dengan kapasitas 45 ton per jam, bisa menghasilkan 30-40 ton limbah cair kelapa sawit. Kalau sepertiga limbah cair ini diserahkan ke petani dalam bentuk subsidi, tentu mengatasi permasalahan petani dalam mendapatkan pupuk.
"Sekarang petani banyak membeli pupuk palsu. Tentu ini merusak tanaman dan menurunnya produksi TBS. Inilah yang menjadi salah satu persoalan petani kita. Dengan adanya limbah cair PKS yang bisa dijadikan pupuk, tentu sangat membantu petani. Bisa menaikkan produksi 30 persen dan rendemen TBS petani meningkat." sebutnya.
Dia menambahkan, rendahnya harga jual TBS kelapa sawit, dipengaruhi dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI yang menetapkan pajak eksportir 15 persen. Sehingga berpengaruh pada harga jual TBS petani oleh pengusaha atau PKS.(adv/hms)