Batam (HR)- Komite II DPD RI mendukung upaya masyarakat menolak rencana Kementerian ESDM yang ingin menjadikan Kota Batam sebagai pilot project pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram. Alasannya, kondisi ekonomi masyarakat di Batam tidak stabil, bahkan cenderung menurun.

Hal ini disampaikan Ketua Komite II, Parlindungan Purba, saat berkunjung ke Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Batam, bersama anggota DPD RI asal Kepulauan Riau (Kepri), Haripinto Tanuwidjaja, Sabtu (22/8) sore. Menurut kedua senator ini, rencana Kementerian ESDM tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kota Batam.

"Kami akan surati langsung Menteri ESDM untuk menolak rencana proyek percontohan ini. Saya menilai pemerintah harus lebih dulu melakukan sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat. Jangan dipaksakan," kata Parlindungan.
Setelah mendengar langsung keluhan masyarakat Batam soal elpiji 3 kg, senator asal Sumatera Utara itu menilai pemerintah perlu meninjau ulang program penataan di Batam. Pasalnya, sambung Parlindungan, untuk melakukan penataan di suatu daerah banyak hal penting yang perlu dipertimbangkan dan dibutuhkan kesepakatan bersama.

"Masyarakat Batam trauma dengan proyek percontohan. Kami akan perjuangan ini dalam rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM dan juga dalam rapat paripurna," tegas Parlindungan.
Senada dengan Ketua Komite II, Haripinto menambahkan, sebelum masyarakat melakukan aksi penolakan di kantor DPRD dan Wali Kota Batam, ia juga sudah menyampaikan dalam rapat paripurna agar rencana menjadikan Kota Batam sebagai pilot project pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram dibatalkan. Ia menilai, masyarakat di Batam khususya, Kepri umumnya, tidak sepantasnya memperoleh gas dengan harga mahal.

"Kepri merupakan wilayah pengekspor gas terbesar. Jangan sampai masyarakatnya mendapatkan gas dengan harga mahal. Itu akan sangat lucu jadinya," kata Haripinto.
Dikatakan Haripinto, pemerintah perlu mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyatakat saat ini di Batam, di tengah merosotnya pertumbuhan industri, seperti shipyard, oil & gas dan industri lainnya. Persoalan ekonomi itu, sambung Haripinto, harus menjadi pertimbangan dan masyarakat tidak lagi terbebani.

"Program-program pemerintah tetap kami dukung, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masyatakat," ujar dia.(btd/ivi)