Riau dikenal sebagai daerah yang kaya. Bahkan, Riau dikenal atas bawah minyak, yang berarti di bawah menghasilkan minyak bumi dan di atas minyak kelapa sawit.

Bahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2015 ini mencapai Rp10 triliun lebih. Namun, sayang banyak program pembangunan yang sudah dianggarkan untuk kepentingan masyarakat tidak dapat direalisasikan.
Seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan rumah layak huni.

Berbagai persoalan menjadi kendala untuk membelanjakan uang APBD Riau. Mulai masalah kepemimpinan sampai dengan pergantian kepala satker di lingkup Pemprov Riau.
Namun, dengan adanya kepemimpinan kepala dinas dan badan yang baru hasil assessment ternyata tidak dapat memacu penggunaan APBD.

Harusnya ini menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi Riau. Sebab, minimnya realisasi bukan tahun ini saja. Namun, sudah terjadi hampir tiga tahun terakhir.
Pemilihan kepala dinas dan badan yang benar-benar kompeten dan berkualitas sangat diperlukan agar program-program yang sudah dianggarkan untuk kepentingan masyarakat dapat diwujudkan.

Jadi, pemilihan pemimpin memang berdasarkan kualitas dan kemampuan. Bukan malah karena kedekatan dan asal bapak senang.
Kemudian, tidak harmonisnya hubungan pelaksana tugas Gubernur Riau dan Sekdaprov Riau saat ini dinilai juga menjadi penyebab banyak program-program pembangunan yang sudah dianggarkan tidak jalan.
Seharusnya, pejabat dalam memimpin sejalan, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan lainnya.
Apalagi, sangat disayangkan program-program pembangunan yang jelas sudah dianggarkan dan sudah memiliki payung hukum perda malah tidak dapat dinikmati masyarakat.

Harusnya, ini menjadi renungan bagi pemimpin dan pejabat di negeri lancang kuning. Padahal, dana APBD Riau yang ada sudah dianggarkan untuk program-program pembangunan Riau. Ibarat kata pepatah, membelanjakan uang yang saja malah tidak bisa.***