"Belum bisa untuk dianggarkan, pasalnya masih dalam proses penentuan kepemilikan. karena itu, kita tidak bisa bantu membangunnya. Tapi kita sudah bantu membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi saat puasa lalu," ujar Kadis Pasar Pekanbaru, Mahyuddin, Rabu (19/8).
Diakuinya, kios dan lapak jualan yang terbakar, kini sudah dibangun masing-masing pemiliknya, dengan biaya sendiri. Dispas tidak bisa membantu untuk biaya pembangunannya. Jika pun bisa dibantu, perlu waktu dan proses sesuai aturan yang ada.
"Seandainya kita bisa membantu, diusulkan dulu dalam APBD berikutnya. Karena anggaran untuk APBD sekarang tidak tersedia. Ini sudah kita konsultasikan dan laporkan ke Walikota," akunya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz, mengatakan, sesuai kesepakatan, anggaran untuk membantu pedagang yang terkena musibah, sebenarnya bisa diambil dari pos dana tanggap darurat. Sayangnya itu tak dilakukan. Bahkan pasca kebakaran tidak dilakukan sama sekali.
Menurutnya, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak bisa membantu pedagang. "Terserah saja di Satker mana anggarannya (dana tanggap darurat). Setahu kita anggaran itu ada. Kalau menunggu proses dan waktu berbulan-bulan, itu namanya tidak dana tanggap darurat lagi. Ini yang kita sesalkan," kata Zulfan.
Menurut Zulfan, apapun kondisinya, musibah yang menimpa pedagang tersebut harus dibantu. Ini lah yang harus dicarikan pemerintah solusinya. "Jika niat itu ada, maka pasti ada jalan keluarnya dalam membantu pedagang di pasar yang kini belum jelas pembangunanya itu," imbuh Zulfan.***