PEKANBARU (HR)-Hubungan antara Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Sekdaprov Zaini Ismail, mulai tidak harmonis sejak beberapa waktu belakangan ini.  Sejumlah pihak mengkhawatirkan kondisi ini akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan.

Salah satu indikasi tidak harmonisnya hubungan keduanya, tampak saat menjelang pelantikan Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, di Gedung Daerah, Rabu (12/8) kemarin. Ketika itu, Zaini Ismail menolak duduk bersama Plt Gubri di ruang tunggu, menjelang acara dimulai.

Zaini lebih memilih terlebih dahulu memasuki ruangan pelantikan di ruang  Pauh Janggi Gedung Daerah dan berbincang-bincang dengan mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah dan para tokoh masyarakat lainnya.
"Protokol tadi sudah menyarankan agar ke ruangan tunggu dulu bersama Plt Gubri. Tapi ditolak oleh Pak Sekda," kata salah seorang sumber yang hadir pada acara pelantikan.

Setelah acara, keduanya juga tidak tampak beriringan saat keluar ruangan. Ketika Plt Gubri keluar melewati jalan utama menuju ruang Pauh Janggi, Sekdaprov Zaini Ismail lebih memilih lewat samping menuju parkiran.

Padahal sudah menjadi kebiasaan selama ini, sebelum acara besar digelar para petinggi mulai dari jajaran kepala daerah, Sekdaprov, Ketua DPRD Riau, termasuk Forkopimda menunggu di ruang tunggu lalu bersama-sama menuju acara.

Begitu juga, ketika dikabari tentang pengembalian tiga mobil dinas yang dilakukan Sekdparov Riau belum lama ini, Plt Gubri Andi Rachman, demikian ia akrab disapa, mengaku baru mengatahui hal itu. "Ini baru tahu kenapa dikembalikannya," ujarnya.

Seperti diketahui, ada tiga mobil dinas yang dikembalikan Zaini Ismail. Yakni Land Curiser Prado Nopol BM 1598 TP, Toyota Camry Nopol BM 1341 TP serta satu lagi mobil dinas istrinya, Lizayanti sebagai Ketua Dharmawanita Riau, Toyota Altis Nopol BM 1677 TP.

Andi sempat mengatakan, mungkin pengembalian tiga mobil dinas dalam rangka penertiban aset. Namun Andi  menyela jika apa yang dilakukan Sekdaprov tersebut bagian dari simbol perlawanan.

"Mungkin dalam rangka menertibkan (aset). Sayakan tidak tahu, coba cek dulu," ujar Andi sambil berlalu.
Masih terkait masalah yang sama, sempat berhembus rumor yang menyebutkan bahwa Zaini akan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun rumor itu dibantahnya. Ia mengatakan, tidak pernah menyatakan mengundurkan diri. Sampai saat ini ia masih tetap menjabat sebagai Sekda dan tidak ada niat mundur.

"Siapa bilang tidak ada saya mau mundur," kata Zaini, usai menghadiri acara pelantikan Pj Walikota Dumai.Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahman, juga menyatakan bahwa belum ada menerima surat pengunduran diri Zaini dari Sekdaprov Riau. Dan hubungan mereka sejauh ini baik-baik saja. "Tanya saja kepada Zaini, saya belum ada terima surat pengundurannya. Hubungan kami baik saja, cuma Sekda jalankan tugasnya sesuai aturan," ucap Plt Gubri.

Meski rumor sempat berhembus kuat, namun hal itu tidak terlalu ditanggapi Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman.  "Sampai saat ini belum ada nampak ya, saya baru baca di media saja. Sekda pun tidak ada melapor kepada kami, begitu juga dengan Plt Gubri," ujarnya.

Dijelaskan Noviwaldi, ketidakharominan kedua pimpinan tersebut bisa dikatakan retak jika nantinya Sekdaprov Riau Zaini Ismail, tidak dilibatkan dalam berbagai program dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk dalam menyusun APBD Perubahan 2015.

"Kalau Sekda sebagai Ketua TAPD tidak dilibatkan dalam penentuan APBD Perubahan, itu baru bisa kita katakan tidak harmonis. Tapi sekarang kan kita belum menerima KUA-PPAS nya dari Pemprov, jadi masih aman-aman saja," ungkap politisi partai Demokrat ini.

Disinggung mengenai lambatnya pengajuan KUA PPAS oleh Pemprov Riau untuk APBD Perubahan 2015, Noviwaldi mengatakan, DPRD Riau baru menyelesaikan pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban APBD 2014.

"Kita baru selesai membahas LKPJ 2014, baru ketahuan berapa Silpa nya, nanti baru Pemprov siapkan KUA-PPAS APBD Perubahan 2015," tambahnya.

Sedangkan anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil, mengaku sudah lama mendengar informasi itu.
“Sebetulnya sudah lama masalah mereka ini, tinggal waktunya meledaknya saja. Mungkin saat inilah waktu ledaknya,” ujarnya.

Untuk itu, Plt gubernur Riau diminta untuk berani mengambil sikap tegas atas persoalan yang dianggapnya bisa menggangu stabilitas atau jalannya roda Pemprov Riau. Jika perlu, menyatakan perlu atau tidaknya lagi seorang Zaini Ismail menjabat Sekdaprov Riau.

“Menjalankan pemerintahan ada aturannya. Kita minta sikap tegas Plt, yang tidak bisa berfungsi cabut atau ganti saja, termasuk Sekda. Ceritanya Riau mau hebat, tapi tidak begini juga caranya,” ungkap politisi Hanura ini.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi, menyarankan, sebaiknya kedua pucuk pimpinan di Pemprov Riau duduk satu meja guna menyelesaikan persoalannya serta kembali kepada tugas dan fungsinya masing-masing.

“Jangan lagi bersedih hati, ikuti tupoksi masing-masing, harus duduk bersama, jangan ada lagi sentil menyentil. Kalau emosi yang didahulukan, maka provinsi ini akan tenggelam nantinya,” ujar politisi PAN ini.

Sementara itu, kepala Bappeda Provinsi Riau, M Yafiz, mengatakan, pihaknya baru membahas tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), bersama SKPD, dan diperkirakan dalam waktu satu minggu akan selesai dibahas. Selanjutnya RKPD tersebut diserahkan ke TAPD.

"RKPD kita dalam pembahasan, diperkirakan APBD Perubahan kita mencapai Ro11 Trilium lebih, karena Silpa kita cukup banyak mencapai Rp3,7 triliun lebih. Ditambah lagi pendapatan yang mencapai Rp7 triliun lebih," ujar Yafiz.

Dijelaskan Yafiz, untuk penganggaran APBD Perubahan 2015, tidak dibenarkan menjalankan anggaran yang baru. Ditargetkan pada bulan ini akan selesai di bahas. "Kita targetkan awal September," ujarnya. (rtc)