PEKANBARU (HR)-Hasil mengecewakan ditorehkan Pemprov Riau dalam pemanfaatan dana ABPD tahun 2015. Hal itu setelah pemerintah pusat menempatkan Riau pada daerah nomor empat di Tanah Air, yang realiasi APBD-nya rendah.  

Kondisi itu diakui Asisten II Setdaprov Riau, Masperi. Menurutnya, realisasi APBD Riau tahun 2015 berada


pada posisi terendah keempat di Indonesia. Di mana hingga 30 Juli lalu, resapan ABPD Riau 2015 baru mencapai 22,66 persen.

Dengan serapan yang terhitung kecil tersebut, menasbihkan capaian buruk kinerja Pemprov Riau dalam berapa kurun waktu terakhir.

Menurut Masperi, ada beberapa faktor yang membuat serapan APBD Riau tak maksimal. Di antaranya pergerakan pembangunan yang lamban, sehingga membuat serapan APBD tidak berjalan maksimal.

"Macam-macam. Dulu ada transisi, kemudian ada masalah anggaran yang tak bisa digunakan sampai saat ini, ada anggaran yang tak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Masperi mencontohkan serapa dana APBD di Dinas Bina Marga Riau. Di dinas ini saja, ada anggaran dana sebesar Rp810 miliar yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini. "Ini yang ingin kita ketahui, apa penyebabnya," tambahnya.

Selain itu, faktor kehati-hatian akibat tingginya pengawasan, turut menyumbang lambatnya pergerakan realisasi anggaran di seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau.

Meski begitu, Masperi mengaku sedikit lega, sebab selama Agustus ini justru realisasi sedikit bergerak, yakni untuk realisasi fisik sudah mencapai 39 persen, sementara realisasi keuangan sudah 23,9 persen. "Kalau ini saya tidak tahu di posisi berapa, kalau yang terendah nomor empat itu waktu terhitung 30 Juli tadi," ujarnya.
Disayangkan
Menyikapi kondisi itu, Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Pekanbaru, Taufik, SH, mengaku sangat menyayangkan. Menurutnya, dengan komposisi struktur di Pemprov Riau saat ini, seharusnya kondisi ini bisa dihindari. Apalagi, para pejabat yang saat ini menduduki kepala satuan kerja, adalah hasil assessment. Artinya, mereka yang duduk dan dipercaya menjabat adalah orang-orang hasil saringan yang ketat, sehingga diharapkan kinerja mereka bisa lebih baik dari pejabat sebelumnya.

"Setidaknya, seperti itulah harapan kita saat assessment dilakukan. Artinya, pejabat yang ada saat ini di Pemprov Riau adalah hasil saringan yang ketat, sehingga kualitas mereka dapat diharapkan. Namun yang kita informasinya malah seperti itu. Ini yang disayangkan," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih tragis lagi bila penyebab rendahnya serapan, karena faktor yang sama seperti yang dialami para pejabat sebelumnya. Yakni ketakutan akan terjerat masalah hukum, bila dinilai melanggar aturan. "Itu artinya mereka juga sama dengan pejabat sebelumnya. Kita memang tak tahu pasti bagaimana pertanyaan yang diajukan kepada mereka saat proses assessment beberapa waktu lalu. Seharusnya, mereka sudah punya solusi bila menghadapi masalah yang sama," tambahnya.

Kepada Plt Gubri, Taufik juga berharap agar bisa mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi. "Ini akan menjadi sorotan masyarakat. Karena itu wajar bila Pemprov Riau dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Apalagi APBD kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (bbs, grc, rtc, sis)