TEMBILAHAN (HR)-Guna mengevaluasi minimnya progres fisik Tahun Anggaran 2015. Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat dengar pendapat, bersama Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Perizinan, Selasa (28/7).

Turut menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua Komisi I Yusuf Said, Ketua Komisi III Iwan Taruna beserta anggota komisi dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daera (DPRD) Kabupaten  Inhil Ferryandi selaku pimpinan rapat. Pada kesempatan itu,  Dewan mempertanyakan penyebab keterlambatan proses lelang paket pengerjaan fisik, yang mana berdampak pada minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ketertinggalan pembangunan daerah.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Unit Pelaksanaan Pengadaan (ULP), yang juga sebagai Kepala Badan Perizinan Kabupaten Inhil Junaidi, mengatakan selama ini banyak rekanan kontraktor yang melakukan penawaran terkendala pada kelengkapan administrasi persyaratan lelang.  "Dokumen penawaran yang masuk, banyak persyaratan yang tidak lengkap, seperti SKA dan SKT.  Sepertinya rekanan kontraktor banyak yang masih tidak mengerti," sebutnya. Namun ia menegaskan, hingga saat in ada 244 paket pengerjaan yang sudah masuk ULP, diantaranya 179 sudah ditayangkan atau dipublikasikan, sisanya masih dalam proses.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya Dianto, menjelaskan faktor lain penyebab keterlambatan lelang juga disebabkan oleh waktu yang digunakan saat survei ke lapangan. "Tentu survei ini memakan waktu yang cukup lama. Apalagi dengan personel yang kurang, semakin memperlambat pelelangan. Dari 28 paket di Dinas Cipta Karya, 18 sudah ditayangkan dan 10 masih dalam proses," terangnya.

Usai mendengar semua penjelasan, wakil Ketua DPRD Inhil Feriyandi, mengatakan ke depan perlu pembinaan dilakukan tak hanya kepada rekanan kontraktor, tetapi juga kepada setiap kepala Satker, sehingga ULP tinggal melakukan pelelangan. "Per mudah saja persyaratannya, yang penting bersaing secara sehat dan bisa dipertanggungjawabkan," pintanya. Feriyandi menilai, tahun ini adalah tahun terburuk dalam progres penyerapan anggaran belanja daerah dibanding 5 tahun terkhir. "Padahal pengesahan APBD tahun ini lebih cepat, jika dibanding tahun sebelumnya,"sebutnya.

Hal tersebut juga disayangkan Ketua Komisi III Iwan Taruna. Ia merasa, perjuangan dan semangat Dewan dalam menggesa pengesahan APBD menjadi sia-sia, jika akhirnya pengerjaan fisik tertunda. "Sekarang sudah memasuki bulan ke delapan, jika lelang saja terlambat, kesannya rekanan kontraktor tergesa-gesa, dan ini tidak baik pada kualitas hasilnya," tandasnya. (mg3)