BANGKINANG (HR)-Masa reses DPRD Kampar periode 2014-2017 telah usai dilakukan 26-30 Desember 2014 lalu. Banyak persoalan yang masih ditemui, di antaranya sejumlah daerah masih terisolasi.

Meski Kabupaten Kampar terus memacu pembangunan di berbagai bidang meski pemimpin datang silih berganti dan membawa program strategis di dalam pemerintahannya, namun banyak kekurangan yang mesti terus diperhatikan, terutama kondisi infrastruktur yang tak jarang membuat miris.

Salah seorang anggota DPRD Kampar asal daerah pemilihan (Dapil) III Kampar Kiri Syarifudin, kepada Haluan Riau, Senin (12/1) menyebutkan, ia  mengaku miris dan prihatin dengan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di 8 desa yang ia kunjungi selama reses, yakni Desa  Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Betalut, Aur Kuning, Terusan, Subayang Jaya dan  Pangkalan Serai.

Disebutkan,  kedelapan desa ini belum memiliki akses jalan dan listrik. “Kondisi  delapan  desa tempat saya reses sangat memprihatinkan dan membuat perasaan miris, sejak Indonesia ini merdeka belum juga bisa menikmati listrik dan infrastruktur jalan  layak, cukup lama rasanya kita merdeka tapi nasib dan kondisi mereka seperti tak pernah dianggap sebagai bagian dari Kabupaten Kampar. Sedangkan listrik merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, akses jalan tak kunjung dibangun layak dengan dalih kawasan itu merupakan kawasan hutan lindung, namun masyarakat yang berdomisili di sana sudah sejak lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujarnya.

Arif mengatakan, sebagai  salah putra asli dari Desa Subayang Jaya Kecamatan Kampar Kiri Hulu, maka dia terpanggil berbuat. “Karena  kondisi tanah kelahiran saya  yang masih memprihatinkan itulah yang menjadi motivasi saya duduk menjadi anggota DPRD Kampar ini, supaya bisa membantu warga. Namun setelah saya ada di Dewan, ternyata banyak hambatan yang membuat saya tak serta merta bisa membantu warga keluar dari keterisolasian dan bisa menikmati listrik,” ulasnya.

Sementara anggota DPRD Kampar dari Dapil IV Firman Wahyudi, menyebutkan, banyak persolan yang ia tampung dan dengar langsung dari warga saat reses lalu. Dar persoalan itu, ia mengatakan ada hal yang mendesak segera ditindaklanjuti seperti jalan dan turap yang perlu ditindaklanjuti. Persoalan lain sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Sebagaimana dituturkan anggota DPRD Kampar dari Dapil VI Tapung Hulu dan Tapung Hilir Rizal Rambe.

Rizal menegaskan, persoalan sengketa tanah antara warga dengan perusahaan perkebunan dan infrasturktur jalan masih mendominasi aduan masyarakat, yang akan ia bawa ke paripurna. Dikatakan, terdapat sejumlah sengketa tanah yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Selain itu, penyebaran guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang tak merata. Banyak sekolah yang hanya mengandalkan guru dari tenaga harian lepas maupun guru yang dibiayai oleh dana komite sekolah. Sementara di beberapa desa maupun  kelurahan jumlah guru PNS menumpuk. ***