JAKARTA (HR)-Pernyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, yang menduga ada aktor intelektual di balik penyerangan umat Islam di Tolikara, Papua, mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, Kapolri didesak segera mengungkap siapa aktor yang dimaksud.

"Itu harus dibongkar," ungkap Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua Koordinator Tim Pencari Fakta Penyerangan Tolikara, H Basri Bermanda.

Hal itu dilontarkannya usai jumpa pers Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Majelis MUI dan Ormas tentang Tragedi Tolikara yang digelar di Kantor MUI di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/7). Ikut hadir dalam kesempatanitu sejumlah sejumlah wakil ormas dan lembaga Islam.

MUI juga meminta pemerintah bisa mengantisipasi gesekan semacam itu supaya tidak terulang. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan selalu waspada. "Supaya tidak terulang pemerintah bisa lebih waspada, nanti kita undang aparat terkait termasuk BIN, Menag, Menko Polhukam, kita undang di sini," ujarnya.

Dikatakan, diundangnya sejumlah pihak terkait tersebut untuk meminta kejelasan terkait informasi penyerangan di Tolikara. Sebab, selama ini banyak informasi yang simpang siur yang beredar di tengah masyarakat. MUI sendiri juga akan membentuk tim investigasi untuk membantu mengungkap kasus kekerasan itu.

Selain itu, BIN juga diminta berkoordinasi dengan semua intel di jajaran penegak hukum. Masalah ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dicari penyelesaiannya. "Ini tugas negara, Sutiyoso (KaBIN), Polri, kita hanya mendesak pemerintah agar konflik seperti ini agar tidak terulang," kata Basri.

MUI juga akan mengecek surat edaran larangan salat Id di lapangan yang diduga menjadi pemicu penyerangan di Tolikara. Sebab, ada yang mengatakan surat tersebut palsu. Selain itu, ada juga yang mengatakan pemicunya masalah tanah yang dikuasai satu kelompok tertentu.
"Itu nanti kita cek dengan MUI di sana," ujarnya.
 

Fokus Damai

Sedangkan Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, mengimbau umat muslim tidak terprovokasi atas penyerangan di Tolikara. MUI juga meminta umat beragama di Papua menjaga persatuan, kesatuan dan kedamaian.

"Fokus utama saat ini adalah damai di Papua," ujarnya.

Soal pemicu penyerangan ini yang disebut karena Peraturan Daerah tentang larangan rumah ibadah menggunakan speaker, MUI menilai pemicunya bukan masalah itu. Menurutnya umat muslim dan non muslim di sana sudah memahami satu sama lain. "Di Islam ada Idul Fitri, ada salat Jumat. Agama lain ada kegiatan misa bahkan di kita umat Islam banyak kawal gereja saat Natal," ucap Ma'ruf.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengisyaratkan bahwa pihaknya akan segera menerapkan tersangka dalam kasus penyerangan warga yang tengah menggelar salat Id di Karubaga, Tolikara, Papua. Kapolri juga tak menampik tentang dugaan adanya aktor intelektual di balik peristiwa itu.  Kesimpulan itu didasarkan sejumlah fakta hukum yang telah ditemukan oleh kepolisian.  

"Ya kemungkinannya kalau kami lihat kronologi waktunya, kemungkinan dari indikasi-indikasi, kemungkinan itu (ada aktor intelektual) ada," ujar Kapolri.

Sementara itu di Tolikara, digelar perdamaian yang ditandai dengan salaman antara pemimpin umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang dipimpin Ketua Klasis Toli Pdt Yunus Wenda dan Ustad H Ali Muktar yang mewakili umat muslim. Acara perdamaian digelar di lapangan Koramil Tolikara. Setelah kedua perwakilan umat itu saling menyampaikan kata-kata permohonan maaf lalu bersalaman dan berpelukan.

Dari Istana Negara, Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan tiga instruksi terkait peristiwa di Tolikara Foto.

"Pertama, Presiden menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap peristiwa itu," ujarnya didampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BIN Sutiyoso dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Kedua, Presiden Jokowi memerintahkan segera dilakukan pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Pembangunan fasilitas di antaranya kios dan masjid. Ketiga, Presiden Jokowi akan melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua.

"Untuk sama-sama, meredam menenangkan situasi di sana maupun situasi nasional," jelas Teten.

Sementara itu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya sudah memeriksa sekitar 37 saksi. Pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam waktu dekat.

"Sudah jelas alat bukti yang kuat akan ditetapkan tersangka, nanti saya sampaikan setelah dilakukan penangkapan," jelasnya. (bbs, kom, dtc, ral, sis)