PEKANBARU (HR)-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal mengatakan, Provinsi Riau sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Khususnya terkait pembangunan di sektor maritim sebagai garis depan. Dengan kondisi geografisnya yang banyak memiliki laut dan berbatasan dengan negara tetangga, seharusnya peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun sejauh ini, peluang tersebut belum tergarap dengan maksimal.

Hal itu dilontarkannya saat tampil sebagai narasumber dalam diskusi publik yang mengangkat tema Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Riau Melalui Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Senin (13/7) di Hotel Pangeran Pekanbaru. Kegiatan tersebut ditaja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Lembaga penelitian Universitas Islam Riau (LP UIR). Diskusi tersebut juga menampilkan narasumber lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmad Waluyanto.

Menurut Jon Erizal, Provinsi Riau sebenarnya diuntungkan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang menitikberatkan maritim sebagai sektor front line.

"Laut dan sungai dijadikan sebagai front line. Pelabuhan laut dan tol laut sudah mulai dibangun di daerah lain di Indonesia. Namun belum ditangkap sepenuhnya di Riau. Karena itu mari kita yakinkan pemerintah pusat bahwa Riau juga layak dan mampu," ujarnya.

Dikatakannya, untuk pembangunan sektor maritim di Riau, OJK sudah berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk perikanan seperti di Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Karena itu, peluang ini juga seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat Riau dengan baik.

Hal senada juga dilontarkan Rahmad Waluyanto. Menurutnya, Provinsi Riau i memiliki banyak keuntungan karena letak geografis dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun potensi ini kurang didukung sektor keuangan.

Umumnya, sektor keuangan di daerah di Tanah Air, kondisinya masih lemah dan masih dikuasai pihak asing. Pasar modal obligasi pelakunya hampir 40 persen dikuasai asing. "Hal ini rentan terjadi gejolak ekonomi dalam negeri yang terjadi karena adanya gejolak dari luar," ujar Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad menyebutkan, sektor keuangan di negeri ini belum terklasifikasi dengan baik. "Di negara maju sektor lebih keuangannya lebih seimbang, antara perbankan dan pasar modal seimbang jumlahnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menerangkan bahwa OJK memiliki fungsi regulasi dan supervisi secara integrasi kepada sektor keuangan, perbankan, LKM, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.

"Dalam hal ini, OJK berperan sebagai pengatur dan pengaws. Selain itu, OJK berperan memberikan edukasi dan perlindungan konsumen seperti nasabah bank atau untuk pengelolaan dana pensiun," terangnya.

Diskusi berjalan hangat dan lancar yang digelar menjelang buka puasa bersama. Herman dari Jamkrida mempertanyakan bunga yang masih tinggi terhadap UMKM. Menanggapi ini, penetapan ini ditentukan BI rate yang masih tinggi dikarenakan berkaitan dengan inflasi. "Kebijakan ini lebih komprehensif dan Komisi XI selalu minta dijalankan pemerintah," ujar Jon Erizal.

Sementara itu, Ketua LP UIR Hasbi Zaidi mengungkapkan, diskusi pulik ini digelar dengan tujuan mengkaji kemunduran perekonomian Riau. "Kita berharap dari narasumber yang kita hadirkan, bisa dicarikan solusinya," ujarnya.

Menurutnya, untuk menggerakkan perekonomian di Riau, peran perbankan masih sangat dibutuhkan. "Ini juga harus diketahui masyarakat banyak. Dari diskusi ini, kita harapkan ada hasil yang dicapai, sesuai dengan temanya yakni meningkatkan perekonomian masyarakat Riau melalui pengembangan sektor jasa keuangan," tambahnya. (rud)