PEKANBARU (HR)-Setelah sempat turun, titik api yang terpantau di Riau tiba-tiba mengalami peningkatan drastis pada Jumat (10/7) kemarin. Ada dugaan, bahwa melonjaknya jumlah titik api akibat ada yang sengaja membakar lahan.

Kondisi ini tak ayal membuat kabut asap yang menyelimuti Riau masih tetap tebal. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya asap kiriman dari provinsi tetangga, yakni Jambi dan Sumatera Selatan.

Kondisi itu diakui Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, Jumat (10/7). Ia mengakui ada peningkatan drastis terkait jumlah titik api pada Jumat kemarin. Bila pada hari sebelumnya (Kamis, 9/7) titik api yang terpantau hanya ada dua di Pelalawan, pada Jumat kemarin jumlah melonjak menjadi 136 titik.

"Ini sepertinya lahan gambut di beberapa daerah sengaja dibakar. Titik api tiba-tiba saja melonjak tinggi dan terbanyak di Pelalawan dan Rohil, itu di daerah TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo, red). Kalau dari hasil penelitan, lahan gambut di daerah kita tidak mungkin terbakar sendiri tapi ini dibakar," tegas Edwar.

Keterangan senada juga dilontarkan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Sugarin. Menurutnya, dari hasil pantauan satelit Terra Aqua, terpantau ada 192 titik panas di Riau.

"Dari jumlah itu, konfident titik api sebanyak 136 titik api. Jumlah titik api itu tersebar di hampir seluruh kabupaten/koÞa di Riau," terang Sugarin.

Ke-136 titik api itu berada di Rohil sebanyak 52 titik api, Pelalawan 46, Indragiri Hulu 13, Bengkalis 11, Dumai 8, Kuansing 6, Kampar dan Pekanbaru masing-masing 2, serta Siak dan Inhil masing-masing 1 titik api.

Menurutnya, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran.

Menurut Edwar Sanger, hingga Jumat sore kemarin, jelasnya, data yang diterima dari BMKG Pekanbaru, titik api mulai berkurang pada pulul 16.00 WIB. Untuk wilayah Riau terdeteksi 3 titik api, sebagian area berada di wilayah Rohil, konfiden 70 persen.

Titik api ini berkurang setelah dilakukannya koordinasi tim Satgas Karhutla, dan bergerak cepat memadamkan titik api yang ada di daerah Pelalawan, Rohil, Inhil dan daerah lainnya.

"Jadi titik api pada pagi hingga siang hari memang masih tinggi. Setelah dilakukan pemadaman oleh tim Satgas, serta dibantu pemadaman water bombing, jumlahnya mulai berkurang," terangnya.

Lebih jauh dikatakan Edwar Sanger, penanggulan Karhutla di Riau terus dilakukan dengan berbagai cara. Sebelumnya, BNPB kembali akan membantu pemadaman dengan mendatangkan dua heli, untuk water bombing.
 
Terkait kondisi ini, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Pemprov Riau dan instansi terkait lainnya, bertindak serius dalam menangani Karhutla di Riau.

"Kabut asap hanya bisa ditangani dengan upaya pencegahan, respon cepat serta koordinasi pihak-pihak terkait. Jika itu sudah dilakukan, maka bencana asap ini tidak akan menjadi bencana musiman," tegas Ketua Komisi II DPD RI, Parlindungan Purba, saat meninjau Posko Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Jumat kemarin.

Sementara itu, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau, Rosti Uli Purba meminta penegakan hukum bagi pelaku pembakar lahan dan hutan dilakukan untuk memberikan efek jera. "Masyarakat Riau tiap tahun dilanda asap. Ini terus terulang. Warga terserang ISPA dan ini merupakan kerugian besar bagi masyarakat. Belum lagi dampak lainnya," kata Rosti Uli.

Saat berkunjung ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, DPD RI meminta otoritas Bandara dan Angkasa Pura menindak maskapai penerbangan yang melakukan delay dan menaikkan tarif angkutan sesuka hati.

"Kalau tak berani menindak maskapai yang delay dan menaikkan tarif sesuka hati, maka posko pemantau atau apapun namanya ini tidak akan berguna," tegas Parlindungan.

Sementara itu, dalam pertemuan di Chevron, Rosti Uli meminta agar Chevron bertindak pro aktif terkait keberadaan lahan-lahan eks konsesi yang telah dipakai masyarakat. Soalnya, warga sudah lama beranak pinak dan hidup di atas lahan tersebut. Sementara, status kepemilikan lahan tidak jelas.

"Chevron perlu mendorong legalitas lahan konsesi yang telah dipergunakan dan diduduki masyarakat. Karena ini terkait dengan hak hidup dan status mereka. Perlu ada terobosan soal lahan-lahan ini dalam konsep reformasi agraria," tegas Rosti Uli.

Selain meninjau posko Karhutla dan arus mudik di Bansara SSK II, rombongan DPD RI juga mengadakan rapat bersama Pemprov Riau di Kantor Gubernur Riau, yang dihadiri Asisten I Ahmadsyah Harrofie, Asisten II Masperi, serta beberapa kepala dinas dan badan.

"Rapat koordinasi ini membahas tentang kesiapan kita saat mudik Lebaran ini. Pada prinsipnya kita semua sudah siap," ujar Ahmadsyah Harrofie. (nur)