BENGKALIS (HR)-Kinerja Unit Layanan Pengadaan Bengkalis terus mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, tidak hanya kalangan rekanan tapi juga dari Komisi II DPRD Bengkalis. Pasalnya, dua kali personil di ULP dipanggil hearing, dua kali pula lembaga ad hoc itu mangkir.

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syahrial ketika dikonfirmasi, Selasa (7/7), mengaku kecewa melihat sikap ketua bersama jajaran kelompok kerja (pokja) di ULP Bengkalis. Menurutnya, sudah dua kali dipanggil untuk melaksanakan hearing, tidak sekalipun personil ULP terutama ketua dan sejumlah ketua Pokja datang memenuhi undangan lembaga wakil rakyat tersebut.

“Dua kali kita undang secara resmi hearing ke DPRD, dua kali pula ketua ULP bersama ketua pokja mangkir. Kita jelas kecewa dengan prilaku personil ULP ini,” tegas Syahrial.

“Kalau pada undangan ketiga mereka tidak datang juga, kita bisa bentuk Panitia Khusus (Pansus) ULP. Kita akan pertanyakan dan telusuri kinerja mereka, karena para personil di ULP tersebut seperti menghilang begitu pelelangan dimulai, ada apa sebenarnya,” tanya Syahrial.
Rekanan Kecewa

Kekecewaan atas kinerja ULP Bengkalis juga dirasakan para rekanan, terutama proses lelang paket yang dilaksanakan selalu mengulur waktu mengumumkan perusahaan pemenang dengan menunda dari jadwal sebelumnya.

 “ULP sepertinya main-main dalam melelang proyek dan diduga sarat ke
pentingan. Masak paket yang sudah dilelang 1,5 bulan lewat, pengumuman pemenangnya sampai 4 kali diundur.  Infiormasinya pemenang akan diumumkan pada tanggal 11 Juli ini. Kinerja ULP Bengkalis ini dari tahun ke tahun bertambah buruk, tidak profesional dan sarat kepentingan,”ujar Ketua Gapensi Bengkalis, Suhaimi.

Suhaimi juga menyebut kalau sejumlah paket yang sudah diumumkan pemenangnya di ULP diduga bermasalah dari sisi administrasi, seperti Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Surat Keterangan Ahli (SKA) dan Surat Keterampilan (SKTK) yang tidak terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

 “Kalau setiap tahun proses lelang di Bengkalis seperti ini, alamat kacau pembangunan yang dilaksanakan. Keterlambatan lelang, dugaan praktek KKN dan permainan kotor lainnya masih terus mewarnai perjalanan ULP Bengkalis,” tambah Suhaimi. (man)