SELATPANJANG (HR)-Dampak dari pengurangan anggaran yang diterima daerah dari pusat sebesar lebih kurang Rp256 miliar, membuat pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepulauan Meranti sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan anggaran terbesar dilakukan pemotongan sebesar 25 persen atau Rp 84 miliar dari Rp.300 miliar lebih alokasi anggaran yang sebelumnya telah diketuk palu.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardhahni, terkait beberapa item kegiatan yang dipending pelaksanaannya pada anggaran murni tersebut.

Proyek yang ditunda adalah proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat.

Namun ditegaskannya, infrastruktur fisik yang menjadi kebutuhan seperti jalan dan jembatan tetap akan dilaksanakan.

"Hanya ditunda, bukan dibatalkan, yakni pembangunan fisik yang tidak menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat, seperti pembangunan kantor pemerintah, rumah jabatan, gedung olahraga, dan lainnya yang menelan anggaran sekira Rp 83 Miliar," katanya.

Ardhahni menambahkan, penundaan sejumlah pembangunan kantor pemerintah termasuk pembangunan empat kantor camat, di Tebingtinggi, Rangsang Pesisir,Pulau Merbau,dan Tasik Putri Puyu.

Ditambahkannya, saat ini hampir 75 persen proyek di Dinas PU sudah dilelang. Semua yang kita usulkan adalah prioritas dan menjadi keperluan masyarakat. Namun karena anggarannya dikurangi, mau tidak mau harus kita tunda,”sebutnya lagi. (ran)